KH Ma'ruf Amin Sudah Layangkan Surat Pengunduran Diri dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI
KH Ma'ruf Amin Sudah Layangkan Surat Pengunduran Diri dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI
JAKARTA, MUI Digital — KH Ma'ruf Amin sudah melayangkan surat pengunduran diri dari jabatan Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI) masa khidmah 2025–2030. Surat itu sudah lama diajukan, tetapi baru ditindaklanjuti pimpinan MUI dalam beberapa waktu terakhir.
Hal itu ditegaskan Ketua MUI Bidang Informasi, Komunikasi, dan Digital (Infokomdigi) KH Masduki Baidlowi, yang pernah menjadi juru bicara Kiai Ma'ruf saat menjabat Wakil Presiden RI.
"Jadi, bukan akan mundur, tetapi sudah menyatakan mundur. Suratnya sudah diajukan hampir enam bulan atau setahun yang lalu. Tetapi memang belum disikapi oleh pimpinan Majelis Ulama Indonesia," ujar Kiai Masduki kepada MUI Digital di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Kabar pengunduran diri Kiai Ma'ruf sebelumnya telah dikonfirmasi Kiai Masduki pada 23 Desember 2025.
Dalam suratnya, Kiai Ma'ruf menyatakan mundur terhitung sejak tanggal surat itu ditandatangani.
Kiai Ma'ruf mengambil keputusan itu karena ingin mengurangi kesibukan berorganisasi dan lebih banyak mencurahkan waktu untuk kegiatan bersama masyarakat.
"Beliau ingin lebih tidak banyak sibuk di organisasi, lebih banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan beliau dan masyarakat," jelas Kiai Masduki.
Sejumlah pengurus Wantim maupun pimpinan harian MUI sempat menemui Kiai Ma'ruf dan memintanya mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.
Namun, Wakil Presiden ke-13 RI itu tetap pada pendiriannya.
MUI menghormati keputusan Kiai Ma'ruf. Setelah berkomunikasi dan meminta pandangan sejumlah pimpinan, Kiai Masduki mengatakan, MUI menyepakati KH Afifuddin yMuhajir sebagai calon pengganti. Kiai Afifuddin saat ini merupakan salah satu Wakil Ketua Wantim MUI.
"Dalam rapat pimpinan yang terakhir beberapa waktu lalu, itu sudah disebutkan nama pengganti dari Kiai Ma'ruf, yaitu Kiai Afifuddin Muhajir," ungkap Kiai Masduki.
Penetapan Kiai Afifuddin masih memerlukan persetujuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), karena yang bersangkutan juga merupakan salah satu pimpinan PBNU. MUI telah mengirimkan surat untuk meminta persetujuan dan restu PBNU.
"Sudah sepakat, sudah tidak ada masalah. Tinggal kita mohon persetujuan kepada PBNU. Majelis Ulama Indonesia sudah mengirimkan surat untuk itu," katanya.
(Asyifa Maulida Rahma/Fitri Aulia)