Sulawesi Selatan
Perkuat Advokasi Umat, Komisi Hukum Paparkan Roadmap 5 Tahun dan Pembentukan LBH MUI
Perkuat Advokasi Umat, Komisi Hukum Paparkan Roadmap 5 Tahun dan Pembentukan LBH MUI
/
7 Jumadil Akhir 1448 H
2 menit baca
MUI Sulawesi Selatan
Penulis
MAKASSAR — Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan secara resmi memaparkan arah kebijakan dan rencana program kerja strategis untuk periode 2026–2031. Dipandu oleh konsep Koordinator Komisi Hukum, Prof. Supardin, perumusan program ini mengusung visi besar untuk mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan berlandaskan nilai-nilai Islam dan Pancasila di Sulawesi Selatan.
Dalam pemaparannya, Komisi Hukum MUI Sulsel menegaskan tiga misi utama, yaitu menjadi mitra kritis Pemerintah dan DPRD Sulsel, melindungi umat dari produk hukum yang tidak berpihak, serta meningkatkan literasi hukum masyarakat luas. Seluruh program yang dirancang berlandaskan pada filosofi “Prinsip 3M”: Mengabdi (aksi langsung ke akar rumput), Mengawal (advokasi di tingkat kebijakan), dan Mendidik (literasi preventif untuk mencegah permasalahan hukum sebelum terjadi).
Sebagai fondasi pelaksanaan, Komisi Hukum menyusun Roadmap Lima Tahun:
-
Tahun 2026 (Konsolidasi & Legal Audit): Berfokus pada pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MUI Sulsel, legal audit terhadap Perda Syariah, Miras, Zakat, dan Pendidikan, penjajakan MoU bersama aparat penegak hukum (Polda, Kejati, Pengadilan Tinggi, Kanwil Kemenkumham), serta penyusunan database Perda se-Sulsel.
-
Tahun 2027 (Advokasi & Legislasi): Penyusunan Naskah Akademik Raperda (Perlindungan Ulama, Pencegahan Radikalisme, Ekonomi Halal), pembentukan Tim Advokasi Hukum Umat, dan pelatihan Paralegal di 24 Kabupaten/Kota.
-
Tahun 2028 (Penegakan Hukum Syariah & Keluarga): Pelaksanaan program sertifikasi tanah wakaf untuk 1.000 masjid/musholla serta pembukaan Klinik Hukum Keluarga (waris, talak, nikah) berkolaborasi dengan BAZNAS, BWI, dan Pengadilan Agama.
-
Tahun 2029 (Literasi Digital & Hukum): Penyelenggaraan Sekolah Hukum Umat (SHU), gerakan lawan hoaks berbasis fatwa, dan pembentukan Pusat Mediasi Syariah.
-
Tahun 2030–2031 (Evaluasi & Legacy): Konferensi Hukum Islam tingkat nasional, penerbitan buku refleksi 5 tahun, dan penguatan LBH MUI menjadi lembaga permanen yang mandiri.
Di samping peta jalan tersebut, terdapat tiga program unggulan utama yang diprioritaskan:
-
LBH MUI Mengabdi: Klinik bantuan hukum yang memberikan pendampingan litigasi dan non-litigasi gratis bagi masyarakat pencari keadilan, khususnya kaum dhuafa dan mualaf. Program ini menargetkan penanganan 100 kasus per tahun serta mencetak advokat bersertifikat.
-
Advokasi Kebijakan Keumatan (Policy Brief): Menjadi pressure group bagi kebijakan publik melalui risalah kebijakan dan naskah akademik dengan target minimal dua naskah akademik diadopsi menjadi pertimbangan regulasi setiap tahunnya.
-
Literasi Hukum Digital: Edukasi praktis melalui konten medsos, podcast, dan pelatihan dasar yang membidik jangkauan hingga 1 juta audiens per tahun serta menciptakan database 5.000 ustaz kampung melek hukum.
Melalui komitmen dan kolaborasi ini, Komisi Hukum MUI Sulsel berharap hadirnya kepastian hukum yang menghadirkan rasa keadilan serta membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan.