Lewati ke konten utama
Rabu, 18 November 2026 / 8 Jumadil Akhir 1448 H
Jadwal memuat...
Harmonisasi Fatwa Vape MUI Jatim dan MUI Pusat: Ikhtiar Preventif Lindungi Umat
Jawa Timur

Harmonisasi Fatwa Vape MUI Jatim dan MUI Pusat: Ikhtiar Preventif Lindungi Umat

Harmonisasi Fatwa Vape MUI Jatim dan MUI Pusat: Ikhtiar Preventif Lindungi Umat

/ 7 Jumadil Akhir 1448 H 4 menit baca

SURABAYA, muijatim.or.id — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan dua fatwa strategis terkait rokok elektronik (vape) sepanjang tahun 2026 sebagai respons atas kompleksitas persoalan kesehatan, penyalahgunaan zat terlarang, hingga ancaman terhadap generasi muda. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jatim, Dr. KH. Faris Khoirul Anam, Lc., M.H.I. menegaskan bahwa meskipun kedua fatwa tersebut memiliki fokus cakupan hukum yang berbeda, keduanya berpijak pada semangat yang sama untuk mencegah kemudaratan dan melindungi kemaslahatan masyarakat.

Kedua produk hukum keagamaan tersebut meliputi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyalahgunaan Rokok Elektronik (Vape) sebagai Sarana Konsumsi Narkotika, Psikotropika, Zat Memabukkan, dan Zat Adiktif Terlarang yang ditetapkan pada 1 Juli 2026, serta Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang diterbitkan pada 6 November 2026.

Kiai Faris menjelaskan bahwa perbedaan titik tekan antara Fatwa MUI Jatim dan Fatwa MUI Pusat harus ditempatkan secara proporsional serta tidak dipertentangkan satu sama lain. Fatwa MUI Jatim secara khusus menyoroti penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana konsumsi dan peredaran gelap narkotika, sedangkan Fatwa MUI Pusat menetapkan hukum penggunaan vape secara menyeluruh.

“Masyarakat tidak boleh terjebak pada kesan adanya pertentangan antarlembaga atau perbedaan semangat dalam menjaga umat. Sebaliknya, kedua produk tersebut merupakan bagian dari ikhtiar kelembagaan MUI dalam merespons persoalan yang berkembang, dengan penguatan pendekatan pencegahan dari waktu ke waktu,” ujar Kiai Faris dalam keterangan tertulisnya.

Ia menerangkan, kedua fatwa tersebut lahir dari keprihatinan yang selaras dalam menjaga tujuan utama syariat (maqashid al-syari’ah), yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fatwa MUI Jatim sendiri dirumuskan setelah Komisi Fatwa menggali keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur serta dokter spesialis pulmonologi pada 25 Juni 2026 lalu.

Dari pendalaman bersama BNN, terungkap bahwa perangkat vape mudah dimodifikasi dan relatif sulit dideteksi penyalahgunaannya. Cairan vape kerap dicampur dengan narkotika, psikotropika, maupun zat psikoaktif baru (New Psychoactive Substances/NPS). Kondisi ini sejalan dengan pengungkapan jaringan peredaran narkotika bermodus cairan vape oleh BNN bersama Bea Cukai dan Imigrasi pada Januari 2026.

Oleh karena itu, Fatwa MUI Jatim tidak hanya mengharamkan penyalahgunaan vape untuk konsumsi zat terlarang, tetapi juga mengharamkan segala bentuk dukungan, fasilitasi, perlindungan, pendanaan, hingga perdagangan cairan vape yang mengandung zat terlarang.

Sementara pada November 2026, kajian MUI Pusat melihat spektrum dampak vape yang lebih luas, mencakup bahaya kesehatan, sifat adiktif nikotin, kerusakan lingkungan, serta dampak sosial dan ekonomi. Menurut Kiai Faris, titik temu terkuat kedua fatwa ini terletak pada penerapan kaidah ushul fikih sadd al-dzari’ah, yakni menutup jalan atau sarana yang berpotensi mengantarkan pada kerusakan.

“Fatwa MUI Pusat dapat dipahami sebagai penguatan pendekatan preventif yang sebelumnya telah mendapatkan perhatian dalam Fatwa MUI Jatim. Pencegahan tidak hanya dilakukan setelah ditemukan penyalahgunaan, tetapi juga dengan menutup kemungkinan munculnya risiko melalui pengendalian terhadap sarana yang berpotensi disalahgunakan,” tegasnya.

Urgensi langkah preventif tersebut diperkuat oleh fakta lapangan serta data ilmiah. Pada 23 Oktober 2026, BNN merilis hasil pengujian terhadap 1.789 sampel cairan vape sepanjang Januari 2025 hingga September 2026, dengan temuan 98 persen sampel positif mengandung narkotika, psikotropika, atau NPS, dan 96,71 persen di antaranya mengandung etomidate. Temuan serupa juga diungkap BNN pada 30 Oktober 2026 terhadap 341 sampel cairan vape yang mendapati 35 sampel mengandung etomidate, kanabinoid sintetis, serta metamfetamina.

Selain ancaman narkotika, rujukan ilmiah dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengonfirmasi bahwa aerosol vape mengandung nikotin adiktif, partikel halus, dan logam berat seperti nikel, timah, serta timbal yang berisiko merusak kesehatan hingga perkembangan otak anak dan janin. Dari sisi ekologi, kajian Iturralde dkk. (2026) dalam jurnal Nicotine & Tobacco Research juga menyoroti limbah vape sebagai limbah berbahaya dan elektronik yang mencemari ekosistem darat maupun perairan.

“Pertimbangan MUI Pusat mengenai kesehatan dan lingkungan bertemu dengan perhatian MUI Jatim terhadap ancaman narkotika dan perlindungan generasi muda dalam satu kepentingan yang sama, yakni mencegah kemudaratan sebelum dampaknya semakin meluas,” pungkas Kiai Faris.

Google Ads
BAGIKAN:
Google Ads