Jakarta, MUI Digital – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan keputusan pemerintah yang kembali menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal periode kedua yang semestinya berlaku pada Oktober 2026. 

MUI menilai penundaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan regulasi, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak masyarakat untuk menjalankan kehidupan beragama sebagaimana dijamin oleh undang-undang.

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menegaskan bahwa kewajiban halal merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak masyarakat dalam menjalankan kehidupan beragama di Indonesia. Karena itu, MUI terus mendorong pemerintah agar segera merealisasikan kebijakan tersebut.

“Kami, Majelis Ulama Indonesia, menyesalkan penundaan berlakunya wajib halal periode kedua ini. Karena ini bagian dari hak asasi manusia, pemenuhan terhadap hak hidup beragama di Indonesia yang dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, kami masih berusaha mendorong pemerintah agar mempercepat pelaksanaannya,” ujar Kiai Cholil seusai  puncak dan penganugerahan Gen Halal Championship 2026 yang diselenggarakan LPPOM di Jakarta, Senin (9/11/26). 

Menurutnya, penundaan tersebut patut disayangkan mengingat berbagai persiapan, baik dari sisi infrastruktur maupun kesiapan kelembagaan, pada dasarnya telah tersedia. 

Dengan demikian, persoalan yang tersisa seharusnya berada pada keputusan dan komitmen pemerintah untuk memastikan kebijakan tersebut dapat segera diberlakukan.

Dia juga mengingatkan bahwa regulasi mengenai kewajiban halal telah ditetapkan sejak 2014. Namun, hingga kini implementasinya masih menghadapi penundaan. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diakhiri agar amanat undang-undang tidak terus tertunda.

Dia menyebut pada dasarnya, dari sisi infrastruktur dan kesiapan sudah siap. Tinggal kebijakan saja yang perlu dipastikan. Kasihan, undang-undang yang sudah ditetapkan sejak 2014 sampai sekarang, sudah 12 tahun, tetapi belum juga berjalan. 

“Karena itu, kami mendorong agar segera dilaksanakan,” kata dia menegaskan. 

Kiai Cholil mengungkapkan bahwa MUI sebelumnya telah menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak pemerintah, termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kantor Staf Presiden (KSP).

Dalam komunikasi tersebut, pemerintah pada awalnya menyampaikan kesiapan untuk melaksanakan kebijakan wajib halal.

Namun, menjelang waktu pemberlakuan, justru muncul perubahan keputusan berupa penundaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi MUI mengenai faktor yang melatarbelakangi perubahan kebijakan tersebut, mengingat kesiapan regulasi dan kelembagaan dinilai telah tersedia.

Dia mengungkapkan pada prinsipnya, mereka sejak awal menyampaikan kesiapan. Tetapi menjelang pelaksanaan, tiba-tiba berubah. Padahal, secara regulasi, aturan, maupun kesiapan BPJPH, semuanya sudah siap. 

“Karena itu, kami ingin mendalami apa yang menyebabkan pemerintah mengambil keputusan penundaan ini di saat-saat terakhir menjelang pemberlakuan kewajiban halal,” ungkapnya.

MUI menegaskan akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah untuk mendorong pencabutan kebijakan penundaan tersebut.

Kiai Cholil berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar kewajiban halal dapat diberlakukan sesuai amanat undang-undang.

“Kami mesti terus berkomunikasi agar penundaan itu segera dicabut dan undang-undang wajib halal dapat segera diberlakukan,” ujar dia.