India Hapus 77 Komunitas Muslim dari Daftar OBC, Kuota Reservasi Dipangkas
Jakarta, MUI Digital – Pemerintah Negara Bagian Benggala Barat, India, resmi menghapus 77 komunitas Muslim dari daftar Other Backward Classes (OBC) atau kelompok masyarakat yang berhak memperoleh kebijakan afirmasi.
Bersamaan dengan itu, kuota reservasi OBC dipangkas dari 10 persen menjadi 7 persen. Dikutip MUI Digital dari NDTV, Jumat (3/7/2026), perubahan tersebut disahkan melalui dua rancangan undang-undang yang disetujui Majelis Legislatif Benggala Barat.
Kebijakan itu juga mengubah klasifikasi OBC serta merevisi West Bengal Backward Classes Commission Act, 1993.
Menteri Kesejahteraan Kelas Tertinggal Benggala Barat, Gourishankar Ghosh, mengatakan pencabutan status OBC terhadap 77 komunitas Muslim dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Calcutta pada Mei 2024.
Baca juga: Respons Rencana Kunjungan PM India, MUI Saran Sentil Persoalan Diskriminasi Umat Muslim
Menurut Ghosh, pemerintah sebelumnya yang dipimpin All India Trinamool Congress memasukkan sejumlah komunitas ke dalam daftar OBC tanpa melalui survei maupun rekomendasi dari komisi yang berwenang.
Dia menyatakan, 66 komunitas yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan hasil survei tetap dipertahankan dalam daftar OBC.
Ke depan, West Bengal Backward Classes Commission akan kembali melakukan penilaian terhadap kondisi sosial dan ekonomi setiap komunitas untuk memastikan penetapan status OBC dilakukan sesuai prosedur.
Ghosh juga mengatakan perubahan regulasi tersebut diharapkan dapat mencegah penerbitan sertifikat OBC palsu.
Sebelumnya, setelah Bharatiya Janata Party membentuk pemerintahan di Benggala Barat pada Mei lalu, partai tersebut menyatakan akan mengembalikan daftar OBC sebagaimana berlaku pada 1993.
Baca juga: Kemenangan BJP Perkuat Modi, Tapi Picu Kekhawatiran Demokrasi India
Pemerintah juga mengumumkan rencana penerapan Uniform Civil Code> (UCC) atau Kitab Undang-Undang Sipil Seragam di Benggala Barat mulai Agustus mendatang.
Namun, kebijakan tersebut mendapat penolakan dari anggota legislatif Indian Secular Front, Nawshad Siddiqui.
Baca juga: Jutaan Warga Kehilangan Hak Pilih di India, Umat Islam Dilaporkan Terdampak
Menurut Siddiqui, perubahan kuota reservasi seharusnya didasarkan pada data empiris atau kajian ilmiah sebagaimana diarahkan Mahkamah Agung India.
Dia menilai pengurangan kuota tanpa dasar tersebut berpotensi mengurangi akses kelompok OBC terhadap pendidikan tinggi dan lapangan pekerjaan di sektor pemerintah.
Siddiqui juga menyatakan kebijakan itu dinilai mengabaikan rekomendasi Komisi Mandal dan dapat melemahkan prinsip keadilan sosial di India.
