Layanan Jemaah Haji Kini Berbasis Syariah, PPIH Dituntut Menguasai Seluruh Alur Pelayanan
Layanan Jemaah Haji Kini Berbasis Syariah, PPIH Dituntut Menguasai Seluruh Alur Pelayanan
JAKARTA – Penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M telah memasuki babak baru. Layanan jemaah di Arab Saudi kini berbasis syarikah, yakni perusahaan penyedia layanan haji di Arab Saudi.
Atas perubahan tersebut, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dituntut harus menguasai seluruh alur pelayanan, dari keberangkatan jamaah di Indonesia hingga kepulangan ke Tanah Air.
“Setiap orang harus memahami siapa yang bertanggung jawab atas suatu layanan dan di mana kewenangannya berada. Kita ini satu kesatuan. Kekompakan dan koordinasi menjadi kunci,” jelas Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, dikutip dari laman resmi MUI, Minggu (22/11).
Alur yang harus dikuasai petugas membentang panjang. Rangkaian itu dimulai dari keberangkatan di Indonesia, kedatangan dan aktivitas selama di Arab Saudi, pelaksanaan rangkaian ibadah haji, hingga kepulangan jamaah ke Tanah Air.
Pesan serupa pernah disampaikan Puji saat membuka Training of Trainers (ToT) PPIH Arab Saudi 2027 di Asrama Haji Pondok Gede pada Senin (16/11/2026). “Jangan sampai petugas hanya memahami tugasnya masing-masing, tetapi tidak memahami keseluruhan perjalanan jamaah,” katanya kala itu.
Penguasaan alur itu harus dibarengi pemahaman tentang pembagian kewenangan. Puji menjelaskan, petugas perlu memahami hubungan koordinasi antara daerah kerja, sektor, kloter, kafilah, dan fawj.
Tanpa pemahaman yang sama, kewenangan bisa tumpang tindih dan pelayanan kepada jamaah menjadi tidak terkoordinasi.
Petugas juga dibekali pemahaman dasar fikih dan tata cara ibadah haji, sehingga dapat mendampingi jamaah sesuai kebutuhan selama beribadah.
Materi komunikasi, termasuk bahasa Arab praktis, turut diberikan untuk memudahkan interaksi dengan jamaah maupun pihak terkait di Arab Saudi.
Seluruh bekal itu diberikan dalam rangkaian pembekalan sekitar satu bulan. Tahap daring berlangsung pada 21–27 November 2026, lalu dilanjutkan dengan sesi tatap muka.
Kesiapan petugas, menurut Puji, juga ditentukan oleh kondisi fisik, mental, dan kemampuan bekerja sama. Ia meminta peserta menjaga stamina, terutama menjelang sesi tatap muka.
“Petugas harus siap secara kompetensi, mental, dan kemampuan fisik. Semua ini menjadi bekal penting karena amanah pelayanan jamaah berada di pundak Bapak dan Ibu sekalian,” tegasnya.
Puji menilai, kehadiran Kementerian Haji dan Umrah menjadi momentum untuk makin memfokuskan penyelenggaraan haji.
Capaian positif musim haji sebelumnya harus menjadi motivasi sekaligus tantangan bagi PPIH 2027 untuk bekerja lebih baik. Kemenhaj berharap para petugas tidak berhenti pada pemahaman materi.
Mereka diharapkan mampu menerapkannya dalam situasi nyata, mengambil keputusan sesuai kewenangan, serta menyelesaikan persoalan pelayanan secara cepat dan tepat.