Lewati ke konten utama
Minggu, 22 November 2026 / 12 Jumadil Akhir 1448 H
Jadwal memuat...
Kemenag Akan Bangun173 Madrasah, Siapkan Anggaran Rp993 Miliar melalui SBSN 2027
Jawa Tengah

Kemenag Akan Bangun173 Madrasah, Siapkan Anggaran Rp993 Miliar melalui SBSN 2027

Kemenag Akan Bangun173 Madrasah, Siapkan Anggaran Rp993 Miliar melalui SBSN 2027

/ 11 Jumadil Akhir 1448 H 3 menit baca

JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana 173 madrasah. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag pun menyiapkan anggaran sebesar Rp993 miliar melalui skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tahun anggaran 2027.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menghadirkan lingkungan belajar yang lebih layak, nyaman, dan berkualitas guna mendukung peningkatan mutu pendidikan madrasah di Indonesia.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Suyitno, mengatakan bahwa pembangunan sarana dan prasarana melalui SBSN telah memberikan manfaat nyata bagi madrasah dan masyarakat.

Menurutnya, kualitas fasilitas pendidikan kini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi orang tua dalam memilih lembaga pendidikan untuk anak-anak mereka.

“Syukur alhamdulillah, pembiayaan SBSN sudah dirasakan manfaatnya oleh civitas akademika di madrasah. Banyak wali murid yangmempertimbangkan kualitas sarana dan prasarana sebelum menyerahkan anaknya ke lembaga pendidikan,” ungkap Suyitno dikutip dari laman resmi Kemenag, Jumat (20/11/2026).

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata. Ketersediaan gedung dan fasilitas pembelajaran harus diikuti dengan peningkatan kualitas peserta didik, kompetensi guru, serta tata kelola madrasah.

“Pengaruh SBSN ini jangan sampai berhenti pada sarana prasarana, tetapi juga harus diimbangi dengan prestasi siswa, peningkatan kualitas guru, hingga pembenahan manajemen secara bertahap dan menyeluruh,” tegasnya.

Suyitno juga meminta seluruh kepala madrasah calon penerima manfaat SBSN 2027 untuk mencermati setiap tahapan pelaksanaan pembangunan. Ketelitian, kepatuhan terhadap petunjuk teknis, kesesuaian dengan prototipe bangunan, serta komunikasi yang intensif menjadi faktor penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.

“Komunikasi Bapak/Ibu sangat penting dalam menunjang suksesnya pelaksanaan SBSN ini. Sebaran penerima yang cukup banyak tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kami dalam mengoordinasikan pelaksanaan program secara keseluruhan,” jelasnya.

Intervensi SBSN untuk Madrasah Sejak 2018

Sementara itu, Direktur Kelembagaan dan Sarana Madrasah, Papay Supriatna, menjelaskan bahwa intervensi SBSN untuk madrasah telah dilaksanakan sejak 2018. Program ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam memperkuat kualitas pendidikan formal berciri khas keagamaan.

Ia menekankan bahwa tanggung jawab madrasah tidak berhenti setelah pembangunan selesai. Setiap fasilitas yang telah dibangun harus dijaga kualitasnya melalui pemeliharaan secara berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam jangka panjang.

“Perhatian pemerintah itu harus kita jawab dan buktikan dengan menjaga kualitas gedung serta pemeliharaannya agar tetap bermanfaat secara optimal,” ujarnya.

Papay menambahkan, 173 madrasah calon penerima manfaat SBSN tahun 2027 memiliki kebutuhan pembangunan yang beragam, mulai dari ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, asrama, hingga mess guru. Namun, alokasi pembangunan tetap diarahkan pada fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran.

“Sesuai dengan kesepakatan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan, SBSN madrasah mengalokasikan anggaran untuk ruang-ruang yang berfokus pada proses pembelajaran, seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat Sarana Prasarana, Abdul Basir, menyampaikan bahwa madrasah yang diundang dalam kegiatan koordinasi tersebut telah melalui proses pemenuhan persyaratan awal. Di antaranya adalah kepemilikan sertifikat tanah atas nama Kementerian Agama serta kesesuaian luas lahan dengan ketentuan yang berlaku.

Ia menjelaskan bahwa SBSN merupakan instrumen pembiayaan negara yang melibatkan dana masyarakat. Oleh karena itu, setiap usulan pembangunan harus melalui proses verifikasi dan validasi secara berjenjang untuk memastikan kelayakan calon penerima manfaat.

Proses tersebut melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kementerian Agama Pusat, Direktorat PDM Bappenas, Direktorat PHDN Bappenas, hingga Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

“Karena SBSN ini merupakan obligasi yang dikumpulkan dari dana masyarakat luas, proses verifikasi dan validasinya dilakukan secara berjenjang,” tegas Abdul Basir.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa madrasah negeri memiliki kesempatan untuk mengusulkan kebutuhan pembangunan melalui program SBSN. Bagi madrasah yang berminat menjadi calon penerima manfaat tahun 2028, pengajuan dapat dipersiapkan dengan melengkapi dokumen dan persyaratan melalui laman SIM-SARPRAS SBSN Madrasah pada Direktorat Kelembagaan dan Sarana Madrasah.

 

 

Google Ads
BAGIKAN:
Google Ads