Jawa Tengah Darurat Ketahanan Keluarga? Membaca Lonjakan Angka Perceraian
Jawa Tengah Darurat Ketahanan Keluarga? Membaca Lonjakan Angka Perceraian
Oleh: H. Eman Sulaeman & H. Umar Ma’ruf,
Pengurus MUI Jawa Tengah & Pengurus BP4 Jawa Tengah
Kita sering terlambat. Ketika rumah tangga masih bisa diselamatkan, kita tidak hadir. Ketika suami-istri mulai kehilangan komunikasi, kita tidak peduli. Ketika pertengkaran mulai menjadi kebiasaan, kita membiarkannya. Kita baru sibuk ketika gugatan cerai masuk ke Pengadilan Agama.
Padahal, perceraian bukan sekadar berakhirnya hubungan suami-istri. Ada anak-anak yang harus menanggung akibatnya. Ada keluarga besar yang ikut terluka. Ada masa depan generasi yang dipertaruhkan.
Karena itu, tingginya angka perceraian di Jawa Tengah semestinya menjadi alarm bersama. Apakah kita sedang menghadapi persoalan ketahanan keluarga?
Angka yang Menggelisahkan
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 mencatat 67.500 perkara perceraian di Jawa Tengah. Terdiri atas 53.672 cerai gugat yang diajukan istri dan 13.828 cerai talak yang diajukan suami. Angka itu menempatkan Jawa Tengah pada posisi ketiga jumlah perceraian terbanyak secara nasional, setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.
Ada fakta lain yang menarik. Dari 67.500 perkara tersebut, 36.842 disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Sebanyak 22.399 karena faktor ekonomi. Dua faktor ini saja mencakup lebih dari 87 persen perkara perceraian.
Kabupaten Cilacap mencatat angka tertinggi, 5.179 perkara. Disusul Brebes 4.208, Banyumas 3.992, Pemalang 3.509, dan Kabupaten Tegal 3.333 perkara.
Angka-angka itu bukan sekadar statistik. Di belakangnya ada keluarga yang kehilangan keutuhan.
Tentu, data tersebut tidak boleh dibaca secara sederhana. Perceraian yang tercatat pada 2025 tidak berarti berasal dari pasangan yang menikah pada tahun yang sama. Namun, besarnya jumlah perkara itu cukup menjadi alasan untuk melakukan evaluasi serius.
Mengapa Rumah Tangga Berakhir?
Perselisihan dan ekonomi menjadi dua alasan terbesar. Tetapi keduanya sering kali bukan persoalan yang berdiri sendiri.
Masalah ekonomi, misalnya. Penghasilan yang tidak mencukupi bisa memicu pertengkaran. Utang pinjaman online semakin memperburuk keadaan. Judi online bahkan dapat menghabiskan penghasilan keluarga dalam waktu singkat.
Persoalan berikutnya adalah komunikasi. Suami merasa sudah bekerja keras mencari nafkah. Istri merasa tidak mendapatkan perhatian. Masing-masing merasa paling benar. Tidak ada yang mau mendengar.
Media sosial juga menghadirkan tantangan baru. Perselingkuhan semakin mudah terjadi. Hubungan yang semula hanya komunikasi digital bisa berkembang menjadi pengkhianatan rumah tangga.
Belum lagi perkawinan yang dibangun tanpa kesiapan emosional. Menikah dianggap cukup dengan saling mencintai. Padahal, kehidupan rumah tangga membutuhkan kedewasaan, tanggung jawab, kemampuan mengelola konflik, dan kesediaan berkorban.
Kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran juga tidak boleh diabaikan. Jangan sampai semua persoalan perceraian hanya disederhanakan sebagai kurangnya kesabaran istri atau kurangnya ketaatan suami.
Perceraian dalam Pandangan Islam
Islam menempatkan perkawinan sebagai ikatan yang sangat kuat (mitsaqan ghalizha). Tujuannya bukan sekadar hidup bersama, melainkan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21.
Karena itu, perkawinan harus dijaga. Suami dan istri diperintahkan saling memperlakukan dengan baik. QS. An-Nisa ayat 19 mengajarkan prinsip mu’asyarah bil ma’ruf, yakni mempergauli pasangan secara patut.
Namun, Islam juga tidak menutup pintu perceraian. Ketika rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan, perceraian menjadi jalan keluar yang dibolehkan. Bahkan, dalam keadaan tertentu, perceraian dapat menjadi jalan untuk menghentikan kezaliman.
QS. Al-Baqarah ayat 229 memberikan tuntunan: mempertahankan perkawinan dengan cara yang baik atau melepaskannya dengan cara yang baik pula.
Inilah prinsip penting yang harus dipahami. Islam tidak menghendaki perceraian menjadi pilihan yang mudah. Tetapi Islam juga tidak membenarkan perkawinan dipertahankan dengan membiarkan kekerasan dan penderitaan.
Mempertahankan rumah tangga bukan berarti membiarkan kezaliman. Kesabaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menelantarkan hak pasangan.
Jangan Menunggu Gugatan Cerai
Lalu, apa yang harus dilakukan?
Kesalahan kita selama ini adalah terlalu banyak bekerja di hilir, tetapi kurang hadir di hulu.
Semua perkawinan bermula dari akad. Maka, pencegahan perceraian seharusnya dimulai jauh sebelum akad diucapkan.
Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin) di KUA harus diperkuat. Jangan hanya menjadi formalitas administratif. Calon pengantin perlu dibekali keterampilan mengelola konflik, mengatur keuangan, membagi tanggung jawab, mendidik anak, dan membangun komunikasi.
Tetapi tugas tidak berhenti setelah akad nikah. Pasangan muda membutuhkan pendampingan. Mereka perlu tempat berkonsultasi ketika menghadapi masalah. Jangan sampai ketika rumah tangga mulai bermasalah, satu-satunya tempat mengadu justru media sosial. Di sinilah peran MUI, BP4, ormas Islam, dan tokoh agama menjadi sangat penting.
MUI harus hadir. Bukan hanya melalui fatwa dan tausiyah, tetapi juga gerakan moral untuk memperkuat ketahanan keluarga. MUI Jawa Tengah dapat mengembangkan edukasi keluarga sakinah, bahaya judi online, pinjaman online yang merusak ekonomi keluarga, perselingkuhan, penelantaran, dan KDRT.
BP4 harus diperkuat.Lembaga ini jangan hanya dikenal sebagai organisasi penasihat perkawinan. BP4 perlu menjadi pusat konsultasi dan pendampingan keluarga yang mudah dijangkau masyarakat. Bimbingan calon pengantin, konseling pascapernikahan, dan pendampingan pasangan yang mengalami konflik harus menjadi agenda nyata.
Ormas Islam juga harus bergerak. NU melalui Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKKNU), Muslimat NU. Muhammadiyah melalui Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS), Aisyiyah dan Majelis Tabligh,. Serta organisasi perempuan Islam lainnya memiliki jaringan hingga tingkat desa. Jaringan ini merupakan modal sosial yang sangat besar untuk membangun sekolah keluarga sakinah dan layanan konsultasi keluarga.
Tokoh agama menjadi garda terdepan. Kiai, ustaz, penyuluh agama, dan para dai jangan hanya berbicara tentang kewajiban istri atau kepemimpinan suami. Mereka juga harus mengajarkan bagaimana suami menghormati istri, bagaimana istri menghormati suami, bagaimana menyelesaikan pertengkaran, dan bagaimana membangun rumah tangga tanpa kekerasan.
Tokoh agama seharusnya menjadi tempat mencari pertolongan, bukan tempat seseorang justru dihakimi ketika mengadukan penderitaannya.
Mediasi: Kesempatan Terakhir
Ketika konflik sudah sampai ke Pengadilan Agama, masih ada kesempatan untuk mendamaikan. Mediasi menjadi pintu penting sebelum perceraian diputuskan.
QS. An-Nisa ayat 35 mengajarkan penyelesaian perselisihan melalui hakam, yakni juru damai dari keluarga suami dan keluarga istri.
Mediasi tidak boleh sekadar memenuhi prosedur. Pasangan harus diberi kesempatan untuk didengarkan. Mediator harus memiliki kompetensi. Persoalan yang sebenarnya harus ditemukan, bukan sekadar menanyakan apakah keduanya masih ingin rujuk.
Tetapi ada batas yang harus ditegaskan. Mediasi tidak boleh memaksa korban KDRT kembali ke dalam situasi yang membahayakan dirinya. Jika perceraian memang tidak dapat dihindari, hak-hak istri dan anak harus tetap dilindungi.
Membangun Gerakan Ketahanan Keluarga
Menurut kami, sudah saatnya Jawa Tengah memiliki gerakan bersama untuk memperkuat ketahanan keluarga. MUI, BP4, ormas Islam, Pemprov Jawa Tengah, Kementerian Agama, KUA, dan Pengadilan Agama perlu membangun kerja sama yang terencana. Programnya dimulai dari bimbingan calon pengantin, pendampingan setelah perkawinan, hingga konsultasi dan mediasi ketika konflik terjadi.
Daerah dengan angka perceraian tinggi harus menjadi prioritas. Program juga harus disesuaikan dengan karakter persoalan masing-masing daerah.
Keberhasilan gerakan ini jangan hanya diukur dari berkurangnya angka perceraian. Ukur pula kualitas kehidupan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta kemampuan pasangan menyelesaikan persoalan secara bermartabat.
Sebab, tujuan kita bukan sekadar mempertahankan perkawinan. Tujuan kita adalah membangun perkawinan yang memang layak dipertahankan. Jangan menunggu rumah tangga retak untuk datang memberikan nasihat. Jangan menunggu gugatan cerai masuk untuk menawarkan perdamaian.
Menyelamatkan keluarga bukan hanya urusan suami dan istri. Itu tanggung jawab kita bersama. Sebab, keluarga yang kuat adalah fondasi masyarakat yang kuat. Dan masyarakat yang kuat adalah fondasi peradaban.