JAKARTA, MUI Digital— Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi telah mengumumkan susunan pengurus harian untuk masa khidmah 2026–2031 di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026) malam. 

Pengesahan kepengurusan periode baru ini tertuang dalam Surat Keputusan PBNU Nomor: 2/PB.01/A.II.01.01/99/09/2026 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Dokumen bersejarah yang berlaku hingga 30 September 2031 tersebut ditandatangani langsung oleh jajaran kepemimpinan tertinggi PBNU, yakni Rais 'Aam KH Miftachul Akhyar, Katib 'Aam Prof Mohammad Nuh, Ketua Umum KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), dan Sekretaris Jenderal H Gudfan Arif. 

Pembacaan susunan pengurus dilakukan secara khidmat oleh Katib 'Aam PBNU Prof Mohammad Nuh di hadapan jajaran ulama, pengurus, serta tamu undangan.

Dalam struktur kepengurusan baru yang menghimpun total 210 tokoh lintas disiplin dan latar belakang ini, KH M Cholil Nafis kembali dipercaya dan didaulat mengisi jajaran strategis sebagai Rais Syuriah PBNU. 

Terpilihnya kembali Kiai Cholil menegaskan peran penting ulama dalam mengawal arah kebijakan keagamaan dan kebangsaan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Menanggapi amanah tersebut, Kiai Cholil Nafis menegaskan komitmen mendalamnya untuk berkhidmah penuh, melayani umat, serta meneruskan cita-cita dan garis perjuangan para ulama pendiri Nahdlatul Ulama. 

Menurut Wakil Ketua Umum MUI ini, posisi Syuriyah bukan sekadar jabatan struktural atau tempat mencari kehormatan pribadi, melainkan ruang pengabdian tulus yang menuntut kerja keras dan keikhlasan.

​"Dalam tradisi Nahdlatul Ulama, kepengurusan adalah amanah yang sangat berat, bukan kehormatan diri. Menjadi pengurus NU berarti siap mengurus umat, menguatkan jam’iyah, menjaga tradisi keislaman, dan meneruskan perjuangan luhur para ulama," ujar Kiai Cholil Nafis. 

Lebih lanjut, Kiai Cholil menggarisbawahi pentingnya meresapi esensi mendasar dari keberadaan pengurus dalam tubuh organisasi NU. 

Kiai Cholil mengingatkan bahwa seorang pengurus hendaknya menjadi pihak yang mengurus dan menyelesaikan persoalan umat, bukan justru menjadi beban atau masalah bagi organisasi.

​"Ungkapan 'pengurus itu mengurus, bukan menjadi urusan' mengandung pesan moral yang sangat dalam. Menjadi pengurus bukanlah memperoleh kedudukan untuk dilayani, melainkan menerima amanah untuk melayani, mengurus, dan menyelesaikan persoalan warga. Seorang pengurus jangan sampai banyak menuntut tetapi sedikit berbuat, banyak meminta dilayani tetapi enggan melayani," tegasnya.

Prinsip pengabdian tersebut, lanjut Kiai Cholil, sejalan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sayyidul qaumi khadimuhum (pemimpin suatu kaum adalah orang yang melayani mereka). 

Berdasarkan landasan spiritual tersebut, lanjutnya, kepemimpinan dan jabatan di lingkungan NU merupakan sarana pelayanan. 

Menurutnya, semakin tinggi posisi seseorang dalam jajaran kepengurusan, semakin besar pula tanggung jawab moral untuk mengayomi, mendengar keluhan, dan memberikan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat luas.

​"Pengurus NU harus hadir ketika warga membutuhkan, mendengar ketika umat menyampaikan keluhan, dan bergerak cepat ketika ada persoalan yang harus diselesaikan. Jabatan bukan tempat mencari kemudahan, fasilitas, atau penghormatan pribadi, melainkan sarana khidmah total. Jabatan boleh berganti, tetapi khidmah harus terus berjalan," kata Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah ini. 

Semangat berkhidmah ini sejalan dengan arahan Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) yang menegaskan agar seluruh jajaran pengurus baru bergerak cepat dan tak menunda-nunda amanat organisasi. 

“Dengan diumumkannya susunan kepengurusan ini, mulai besok pagi kita semua langsung bergerak dan berkhidmah untuk jam'iyah dan umat," tegas Gus Kikin dalam sambutannya.

Dengan komposisi 210 pengurus yang terbagi dalam empat jajaran utama yakni Mustasyar, A'wan, Syuriyah, dan Tanfidziyah PBNU periode 2026–2031 siap menjawab tantangan zaman, mengokohkan peran jam'iyah, serta memastikan pelayanan keagamaan dan kemasyarakatan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Nahdliyin.