Jakarta, MUI Digital — Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Anwar Abbas, mengungkapkan bahwa politik yang dijalankan oleh Muhammadiyah bukanlah politik kekuasaan untuk meraih posisi atau jabatan.

Sebaliknya, kata Buya Anwar Abbas, gerakan politik Muhammadiyah adalah politik nilai yang berorientasi pada kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakat.

​Hal tersebut disampaikan Buya Anwar Abbas dalam keterangan kepada MUI Digital pada Senin (9/11/2026), menjelang gelaran Tanwir Muhammadiyah yang akan berlangsung di Palu, Sulawesi Tengah, pada 13–15 November 2026.

​“Politik Muhammadiyah bukanlah politik kekuasaan, melainkan politik nilai yang diorientasikan bagi terciptanya kebaikan bersama dan terwujudnya sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujarnya.

​Buya Anwar Abbas menjelaskan, meskipun Muhammadiyah bukan merupakan partai politik, hal itu tidak berarti persyarikatan ini buta politik atau anti-politik. Menurutnya, Muhammadiyah tetap mengambil peran strategis kebangsaan demi mengawal arah perjalanan bangsa agar tetap berada di jalur yang benar.

​Dalam menjalankan misi politik nilai tersebut, lanjutnya, Muhammadiyah menempatkan agama, konstitusi, serta prinsip-prinsip moral dan etika, seperti keadilan, kejujuran, dan empati, sebagai fondasi utama perjuangan.

​“Peran ini sangat penting agar praktik politik di negeri ini dijalankan secara amanah, penuh rasa tanggung jawab, serta berkeadilan. Hanya dengan cara itulah kita yakin perjalanan bangsa ini ke depan akan menjadi semakin baik,” imbuhnya.

​Lebih lanjut, pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan ini menuturkan bahwa sikap kebangsaan Muhammadiyah telah mengakar kuat dalam Matan Kepribadian Muhammadiyah.

Buya Anwar Abbas mengungkapkan bahwa Muhammadiyah berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dan seluruh elemen bangsa dalam memelihara serta membangun negara demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa ​sikap kritis dan konstruktif pun tetap dipegang teguh oleh  Muhammadiyah.

Untuk itu, Muhammadiyah akan mendukung penuh setiap program pemerintah yang membawa kebaikan bagi rakyat, tetapi tidak ragu untuk memberikan teguran dan masukan jika ada kebijakan yang menyimpang dari kepentingan publik.

​Adapun forum Tanwir Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah mendatang tersebut merupakan musyawarah tertinggi kedua di Muhammadiyah setelah Muktamar.

Selain membahas konsolidasi dan evaluasi internal organisasi, Tanwir kali ini dijadwalkan merumuskan berbagai isu strategis terkait keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal.