Lewati ke konten utama
Sabtu, 21 November 2026 / 11 Jumadil Akhir 1448 H
Jadwal memuat...
Makna MUI “Wasit Adil”
Jawa Tengah

Makna MUI “Wasit Adil”

Makna MUI “Wasit Adil”

/ 10 Jumadil Akhir 1448 H 3 menit baca

Oleh: H. Isdiyanto Isman, S.I.P., M.I.P.
Ketua Komisi Informasi, Komunikasi, dan Digitalisasi (Infokomdigi) MUI Provinsi Jawa Tengah

Dalam kehidupan berbangsa, posisi ulama sering dihadapkan pada situasi dilematis. Masyarakat menuntut ulama selalu berada di garda terdepan menyuarakan aspirasi rakyat, namun ulama juga memikul tanggung jawab menjaga stabilitas negara bersama pemerintah.

Pernyataan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A., baru-baru ini mengenai peran MUI sebagai “wasit yang adil” sangat relevan dan strategis. Dalam konteks aksi unjuk rasa, misalnya, MUI tidak bisa serta-merta memihak massa pendemo maupun membela pemerintah secara membabi buta. Sikap kehati-hatian ini bukanlah bentuk keraguan, melainkan kedewasaan institusional dalam menjalankan khittah perjuangannya.

Landasan Teologis dan Filosofis

Dalam Islam, keadilan (al-‘adalah) berarti menempatkan sesuatu pada proporsinya. Al-Qur’an Surah Al-Ma’idah ayat 8 memerintahkan umat Islam menegakkan keadilan secara objektif: “Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa.”

Ayat ini menegaskan bahwa ulama harus berdiri di atas kebenaran (al-haq), bukan di atas tekanan massa atau kekuasaan. Imam Al-Ghazali menyebut keadilan sebagai keseimbangan (i’tidal) yang menjaga tatanan masyarakat dari kehancuran. Sementara filsuf John Rawls memperkenalkan konsep Justice as Fairness, di mana penengah harus bersikap objektif tanpa bias kepentingan.

Mendamaikan Himayatul Ummah dan Shadiqul Hukumah

Ibarat pertandingan sepak bola, wasit tidak boleh ikut menendang bola untuk membantu salah satu tim, melainkan memastikan aturan ditegakkan. Peran inilah yang dijalankan MUI melalui tiga fungsinya:

Pertama, himayatul ummah (pelindung umat). Melindungi umat tidak selalu berarti turun ke jalan ikut berteriak, melainkan menjaga masyarakat dari bahaya anarkisme serta memastikan aspirasi tersampaikan secara bermartabat tanpa mengorbankan keselamatan jiwa.

Kedua, shadiqul hukumah (mitra pemerintah). Menjadi mitra bukan berarti menjadi pembenar segala kebijakan penguasa, melainkan sahabat sejati yang memberi masukan kritis dan tausiyah di ruang-ruang dialog strategis demi mengubah kebijakan secara efektif.

Ketiga, khadimul ummah (pelayan umat). MUI menjadi jembatan komunikasi dan cooling system (pendingin suasana) ketika pintu dialog antara rakyat dan pemerintah tersumbat.

Ujian Keadilan di Lapangan

Bukti nyata peran MUI sebagai wasit yang adil terlihat saat merespons penggerebekan pondok putri di Sukoharjo, baru-baru ini. MUI Jateng bersikap objektif dengan mengoreksi semua lini: mendesak Polri menegakkan SOP dan menindak pelanggar, meminta Pemda mengevaluasi izin usaha pemicu keresahan, mendorong Kemenag menertibkan izin pesantren, serta mengimbau warga tidak main hakim sendiri. Seperti wasit sepak bola, MUI meniup peluit bagi tiap pelanggaran demi keadilan.

Mengutamakan Kemaslahatan

Dalam kaidah fikih, menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan (dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih). Dengan menjaga posisi sebagai wasit yang adil, MUI mencegah politisasi ulama serta memastikan stabilitas sosial tetap aman. Menjadi wasit yang adil adalah jalan sunyi penuh tanggung jawab demi membela hak rakyat secara terukur dan konstruktif.

 

Google Ads
BAGIKAN:
Google Ads