Lewati ke konten utama
Kamis, 19 November 2026 / 9 Jumadil Akhir 1448 H
Jadwal memuat...
Azrul Tanjung
Ketua MUI Bidang Pengembangan Ekonomi Umat, Azrul Tanjung. foto: MUI TV
Berita

Tidak Semua Kawasan Bisa Dikomersilkan, MUI Ingatkan Nilai Badak Jawa Melampaui Ekonomi

Tidak Semua Kawasan Bisa Dikomersilkan, MUI Ingatkan Nilai Badak Jawa Melampaui Ekonomi

/ 8 Jumadil Akhir 1448 H 3 menit baca 746 dibaca

JAKARTA, MUI Digital — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup,  M. Azrul Tanjung mengingatkan bahwa tidak semua kawasan di Indonesia bisa dikapitalisasi untuk kepentingan ekonomi. 

Peringatan itu disampaikannya menanggapi wacana pemindahan sebagian badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.

Azrul menegaskan bahwa nilai badak jawa tidak bisa diukur dengan untung rugi ekonomi. Satwa yang kini hanya tersisa sekitar 87–100 ekor itu, kata dia, terlalu berharga untuk dikorbankan demi kepentingan bisnis.

"Jadi tidak semua kawasan yang ada di republik ini bisa dikapitalisasi untuk kegiatan-kegiatan ekonomi ya. Badak ini sesuatu yang sangat berharga walaupun tidak punya nilai ekonomis yang besar. Sangat disayangkan kalau semata-mata pemindahan itu hanya untuk kegiatan ekonomi," ujar Azrul kepada MUI Digital, Selasa (17/11/2026).

Wacana relokasi itu disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo di forum COP31. 

Pemerintah beralasan pemindahan diperlukan untuk mengantisipasi ancaman tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pendanaannya akan ditawarkan kepada investor melalui skema pendanaan konservasi.

Rencana itu kemudian memunculkan kecurigaan di masyarakat. Walhi menduga relokasi berkaitan dengan potensi tambang emas di kawasan Ujung Kulon. 

Tambang emas terdekat adalah tambang Cibaliung milik anak usaha PT Aneka Tambang Tbk. Perbukitan Gunung Honje di sebelah barat lokasi tambang itu berada di luar wilayah izin dan masuk kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Hingga kini, belum ada dokumen maupun pernyataan resmi yang menghubungkan rencana relokasi badak dengan kegiatan pertambangan. 

Kementerian Kehutanan menyebut Alas Purwo masih sebagai calon lokasi yang potensial untuk dikaji bagi pengembangan habitat kedua badak jawa.

Sikap Azrul sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem. 

Fatwa itu mengharamkan perbuatan membunuh, menyakiti, menganiaya, dan memburu satwa langka.

Fatwa tersebut membolehkan pemanfaatan satwa langka untuk kemaslahatan, tetapi harus sesuai ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan. 

Bentuk pemanfaatannya antara lain untuk menjaga keseimbangan ekosistem, ekowisata, pendidikan, dan penelitian.

Azrul sendiri tidak menolak kegiatan ekonomi. Dia pernah menyampaikan bahwa pertambangan memiliki legitimasi dalam perspektif Islam, selama dikelola secara adil, tidak merusak lingkungan, dan memberi manfaat luas. 

Namun, kawasan konservasi yang menjadi rumah terakhir satwa langka menurutnya harus diperlakukan berbeda.

Karena itu, Azrul meminta pemerintah mengutamakan pelestarian badak jawa di habitat asalnya, antara lain dengan memperkuat mitigasi bencana di Ujung Kulon. 

Taman nasional yang telah ditetapkan UNESCO sebagai Situs Warisan Dunia itu, kata dia, merupakan warisan alam yang harus dijaga untuk generasi mendatang.

Google Ads
BAGIKAN:
Google Ads