Lewati ke konten utama
Kamis, 19 November 2026 / 9 Jumadil Akhir 1448 H
Jadwal memuat...
Rizaluddin Kurniawan
Pimpinan Baznas Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan bersama pimpinan Baznas. foto: Fahry/MUI Digital
Berita

Baznas Ajak Kemenkeu Duduk Bersama agar Zakat Bisa Langsung Kurangi Pajak

Baznas Ajak Kemenkeu Duduk Bersama agar Zakat Bisa Langsung Kurangi Pajak

/ 8 Jumadil Akhir 1448 H 2 menit baca 904 dibaca

JAKARTA, MUI Digital — Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan para pemangku kepentingan terkait duduk bersama merumuskan kebijakan stimulus bagi pembayar zakat. 

Baznas ingin zakat yang dibayarkan muzaki dapat berfungsi langsung sebagai pengurang pajak terutang.

Pimpinan Baznas Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengkaji praktik di sejumlah negara dan melakukan kajian pustaka (literature review) tentang peran zakat dalam mendukung penerimaan perpajakan. 

Hasilnya, insentif yang membuat zakat langsung mengurangi pajak terbukti mendongkrak partisipasi masyarakat.

"Memang kami mengajak mari kita mendiskusikan duduk secara serius bagaimana membuat stimulus bagi para pembayar zakat, agar mereka bisa mengurangi pajaknya secara langsung," ujar Rizaludin dalam Rapat Kerja Unit Pengumpulan Zakat Tahun 2026 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (17/11/2026).

Rizaludin menilai kebijakan tersebut tidak hanya mengoptimalkan dana keagamaan, tetapi juga berpotensi mendorong partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakan.

Aturan yang berlaku saat ini belum menempatkan zakat sebagai pengurang langsung pajak terutang (tax credit). Zakat yang dibayarkan melalui Baznas atau lembaga amil zakat resmi baru diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (tax deduction). 

Artinya, yang berkurang adalah dasar penghitungan pajaknya, bukan jumlah pajak yang harus dibayar.

Usulan Baznas sejalan dengan aspirasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sepanjang 2026, MUI dan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI berulang kali mendorong agar zakat diakui sebagai pengurang pajak langsung, supaya umat Islam yang taat berzakat dan membayar pajak tidak menanggung beban ganda.

Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya menyatakan usulan tersebut masih didiskusikan. Pemerintah menilai aturan perpajakan perlu berlaku adil bagi pemeluk semua agama. 

Baznas menyebut koordinasi dengan pihak terkait terus diupayakan agar regulasi Kemenkeu dapat mengakomodasi usulan itu pada masa mendatang.

Baznas juga menegaskan bahwa sejauh ini belum ada pembahasan maupun pengalokasian dana zakat untuk dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penyaluran dana yang dihimpun Baznas tetap berpedoman pada ketentuan syariah, dengan menempatkan fakir miskin sebagai prioritas utama dari delapan golongan penerima zakat (asnaf).

Rapat kerja tahun ini mengusung tema "Memaksimalkan Dana Umat untuk Kesejahteraan Bangsa". Lewat forum tersebut, Baznas berharap ketaatan berzakat dan kepatuhan pajak dapat berjalan beriringan tanpa saling bertentangan, demi mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Google Ads
BAGIKAN:
Google Ads