JAKARTA, MUI.OR.ID — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah membangun Giant Sea Wall (GSW) sebagai langkah mitigasi bencana banjir rob yang semakin parah melanda wilayah Pantura Jawa. 

Namun demikian, MUI juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan proyek besar ini tidak mengorbankan rakyat kecil yang tinggal di kawasan pesisir.

Sikap tersebut ditegaskan Ketua Bidang Infokom MUI, Kiai Masduki Baidlowi, dalam mudzakarah bertema “Proyek Pembangunan Giant Sea Wall dari Perspektif Ilmu Pengetahuan” yang digelar di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (8/7/2025). 

Diskusi ini dihadiri sejumlah pakar dari berbagai bidang untuk memberikan pandangan ilmiah terkait dampak dan tantangan pembangunan GSW.

Menurut Kiai Masduki, banjir rob yang kini rutin melanda kawasan pesisir Pantura sudah berada pada tahap mengkhawatirkan. Penurunan permukaan tanah di wilayah tersebut terjadi secara signifikan setiap tahun, sementara di saat yang sama kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global memperburuk kondisi.

“Ini adalah bentuk antisipasi yang sangat bagus ya, karena memang orang-orang Jawa, terutama di Pantura, itu dikepung dari dua hal,” kata dia.  

Dia menjelaskan, pertama, tanah pesisir Pantura yang terus merendah, turun antara 1 sampai 10 cm per tahun. Kedua, pemanasan global yang menyebabkan es di kutub mencair, sehingga permukaan air laut terus naik. Akibatnya, permukaan tanah kita lebih rendah dibanding permukaan laut. 

Karena itu, MUI mendukung upaya mitigasi ini asalkan dilakukan secara komprehensif dan mempertimbangkan nasib masyarakat lokal.

Pembangunan tanggul laut, kata dia, hanya salah satu bagian dari solusi yang lebih luas, termasuk manajemen air dan pengendalian pemompaan air tanah.

“Kita di MUI mendukung sepenuhnya solusi komprehensif. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana pembangunan ini jangan sampai mengorbankan rakyat di sana. Mereka justru harus mendapat solusi terbaik agar lebih sejahtera, bukan malah menderita,” ujarnya.

Dia mengingatkan pengalaman pahit pada proyek PSN PIK, di mana warga pesisir terpaksa menjual tanah mereka dengan harga rendah kepada investor, hanya untuk melihat lahan itu kemudian berkembang jadi kawasan mewah yang tidak terjangkau masyarakat asli.

“Ini tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu kita undang para pakar untuk memberi masukan dan informasi detail soal rencana ini. Bahkan nanti akan kita rumuskan jadi masukan resmi MUI kepada pemerintah,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, MUI juga berencana melanjutkan diskusi serupa dengan mengundang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, untuk mendapatkan penjelasan lebih detail terkait rencana pemerintah.

“Walaupun tadi sudah ditegaskan Bapak Menteri AHY perencanaannya masih belum cukup detail, tapi enggak apa-apa kita undang untuk diskusi. Supaya sejak awal pemerintah sudah bisa mengantisipasi bahwa kita punya kepedulian dan ikut mengontrol jalannya rencana pembangunan ini agar tidak mengorbankan rakyat,” tutupnya.

Mudzakarah ini sendiri merupakan wujud kepedulian MUI untuk memastikan pembangunan yang direncanakan pemerintah tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga tetap melindungi hak dan kesejahteraan rakyat kecil yang paling terdampak. (Fitri Aulia Lestari, ed: Nashih)