MUI: Bukan Hanya Pemerintah, Masyarakat Juga Berperan Penting Perkuat Diplomasi Indonesia
JAKARTA, MUI Digital — Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (HLNKI) Dubes Safira Machrusah, menegaskan bahwa diplomasi tidak hanya menjadi ranah pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat sebagai aktor non-negara dalam memperkuat kepentingan nasional di tingkat global.
Dubes Safira Machrusah merupakan diplomat Indonesia yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Demokratik Rakyat Aljazair pada periode 2016–2020. Ia memiliki pengalaman panjang di bidang diplomasi dan hubungan internasional, khususnya dalam memperkuat kerja sama bilateral Indonesia dengan berbagai negara.
Dalam pemaparannya, saat menjadi narasumber pada Pelatihan Dasar Diplomasi Wasathiyah yang diselenggarakan Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (HLNKI) Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Aula Buya Hamka, Gedung MUI Pusat, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa diplomasi publik merupakan bagian dari diplomasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti organisasi keagamaan, lembaga sosial, hingga tokoh masyarakat, untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan bangsa.
“Diplomasi publik adalah salah satu aspek diplomasi yang melibatkan masyarakat, baik dari unsur organisasi keagamaan maupun kelembagaan, untuk memperjuangkan kepentingan nasional suatu negara,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa diplomasi publik berbeda dengan diplomasi tradisional yang sepenuhnya dijalankan oleh negara. Dalam diplomasi publik, masyarakat atau non-state actor memiliki peran penting dalam membangun citra positif negara melalui pendekatan budaya, pendidikan, ekonomi, hingga kerja sama sosial.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kekuatan diplomasi modern tidak hanya bertumpu pada hard power seperti militer dan ekonomi, tetapi juga soft power yang menekankan pada persuasi, komunikasi, dan pengaruh budaya. Pendekatan soft power dinilai menjadi kunci utama dalam diplomasi publik di era globalisasi.
“Soft power mengacu pada kemampuan untuk meyakinkan pihak lain agar melakukan kerja sama melalui pendekatan budaya, pendidikan, dan komunikasi,” jelasnya.
Ia juga menyoroti perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang membuat diplomasi publik semakin efektif, termasuk melalui penyebaran budaya populer, pertukaran pelajar, hingga kerjasama antar lembaga di tingkat internasional.
Menurutnya, strategi diplomasi publik dapat dilakukan dengan memahami karakter negara tujuan, memanfaatkan kerja sama lintas sektor, serta melibatkan masyarakat dan influencer dalam memperkuat citra positif Indonesia di dunia internasional.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita memahami negara tujuan dan membangun komunikasi yang sesuai dengan karakter masyarakatnya,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa berbagai program Indonesia di bidang pendidikan, kebudayaan, dan kerja sama internasional merupakan bagian dari praktik nyata diplomasi publik yang telah memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.
Menutup pemaparannya, ia menyampaikan harapan agar diplomasi publik Indonesia terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi hubungan internasional.
“Jika diplomasi publik berjalan dengan baik, maka suara Indonesia akan semakin didengar dan posisi kita di dunia internasional akan semakin kuat,” pungkasnya.
Kegiatan pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya diplomasi publik dalam mendukung peran Indonesia di kancah global.
