Foto: freepik

JAKARTA, MUI.OR.ID — Rencana pembangunan Giant Sea Wall (GSW) dinilai tepat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar Pantai Utara Jawa. Proyek ini pun nantinya diharapkan benar-benar membawa kebaikan bagi masyarakat pesisir dan tidak menimbulkan masalah baru.

Hal ini mengemuka dalam mudzakarah bertema “Proyek Pembangunan Giant Sea Wall dari Perspektif Ilmu Pengetahuan” yang digelar MUI di Kantor Pusat MUI, Selasa (8/7/2025) lalu.

Dalam diskusi itu, Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB), Andojo Wurjanto, menyebut GSW berpotensi memberi manfaat besar, tetapi mengingatkan pentingnya desain yang matang dan proses yang transparan sejak awal.

“Barangnya sendiri itu punya potensi membawa kebaikan untuk masyarakat pesisir. Tapi kalau didesain dan dilaksanakan secara tidak baik, maka dia bisa menimbulkan bencana,” ujar Prof Andojo.

Dia menambahkan, hingga saat ini pemerintah memang sudah mendeklarasikan rencana pembangunan dan menugaskan kementerian-kementerian terkait. Namun, desain rinci proyek tersebut belum disiapkan sepenuhnya.

“Setahu saya pemerintah belum memiliki desain yang jelas, kementerian-kementerian masih menjajaki dan meminta masukan dari masyarakat,” terangnya.

Menurutnya, karena skala proyek ini sangat besar, biayanya mahal, dan dampaknya luas, maka kajian ilmiah dan perencanaan yang seksama di tahap awal sangat menentukan keberhasilan proyek.

“Tahapan kajian dan desainnya harus seksama di depan, karena ini menyangkut infrastruktur yang sangat mahal dan bisa berdampak buruk kalau sampai salah jalan,” katanya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran (UNPAD), Dicky Muslim, menyebut pembangunan GSW di Pantai Utara Jawa merupakan proyek yang penting untuk melindungi kawasan Pantura yang padat penduduk.

Namun, dia mengingatkan bahwa secara geologi, tidak semua pesisir bisa begitu saja dibangun tembok penahan laut.

“Jadi untuk yang disebut Giant Sea Wall itu kita sudah punya contoh. Namanya NCICD, Northern Coast of Indonesia Community Development, yang ada di Jakarta Utara,” kata dia.

Dia mengatakan, informasi terakhir di Infrastructure Summit, Presiden menyampaikan ingin membangun GSW dari Banten sampai Gresik, kurang lebih 700 kilometer, dengan biaya yang sangat besar. “Ini baru langkah awal dari seribu langkah yang direncanakan,” kata dia.

Dia menjelaskan, secara geologi pembangunan GSW memang bermanfaat untuk melindungi kawasan yang rawan tergenang rob akibat penurunan tanah dan kenaikan air laut.

Namun dia menekankan, proyek ini tidak bisa dilakukan dengan pola yang sama di sepanjang garis pantai.

“Tidak seperti bayangan orang, sepanjang pantai Pantura itu diberi tembok. Ada daerah-daerah tertentu yang memang harus dibangun seawall, tapi ada juga yang tidak bisa,” terangnya.

Lebih lanjut, Dicky juga menyinggung kondisi geologi Indonesia yang unik, karena di satu sisi kaya sumber daya alam seperti migas, nikel, dan batu bara, tetapi di sisi lain juga rawan bencana.

Menurutnya, sejarah bencana besar seperti tsunami Aceh 2004 menjadi pengingat bahwa potensi besar yang dimiliki Indonesia harus diimbangi dengan pengelolaan risiko kebencanaan yang baik.

“Kondisi geologi kita punya potensi besar, tinggal bagaimana kita mengelola sumber daya sekaligus mengelola kebencanaannya,” ujarnya.

Dia juga menyebut salah satu dasar pemikiran pemerintah membangun Giant Sea Wall adalah untuk melindungi aktivitas ekonomi masyarakat Pantura yang sangat besar. Kawasan ini dihuni sekitar 50 juta penduduk dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi penting di Jawa.

Berdasarkan studi-studi geologi di pantai utara Jawa, ia menilai pembangunan seawall memang diperlukan di titik-titik tertentu.

Namun, dia kembali mengingatkan bahwa pendekatan ini tidak bisa diterapkan merata di seluruh pesisir. “Tidak semua pesisir cocok untuk dibangun seawall,” kata dia.

Ketua MUI Bidang Infokom MUI, KH Masduki Baidlowi, MUI sengaja mengundang para pakar dari berbagai disiplin ilmu untuk memberikan masukan ilmiah terkait rencana pembangunan GSW.

Menurutnya, MUI mendukung penuh solusi mitigasi banjir rob secara komprehensif, namun tetap ingin memastikan bahwa rakyat kecil di kawasan pesisir tidak menjadi korban dalam pelaksanaan proyek ini.

“Kita di MUI mendukung solusi yang komprehensif, tapi yang lebih penting lagi adalah jangan sampai rakyat dikorbankan. Mereka harus mendapatkan solusi yang terbaik supaya lebih sejahtera,” tegasnya.

Diskusi ini merupakan bagian dari upaya MUI untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bentuk kepedulian dan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan di kawasan pesisir. (Fitri Aulia Lestari, ed: Nashih)