JAKARTA, MUI.OR.ID – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya KH Amirsyah Tambunan, menyambut baik kerja sama strategis antara MUI dan pemerintah dalam upaya penyediaan rumah layak huni bagi para guru ngaji, dai, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program ini dijadwalkan akan ditandatangani secara resmi pada 26 Juli 2025, bertepatan dengan Milad ke-50 MUI.

“Kita dari Majelis Ulama Indonesia bersama pemerintah sebagai mitra strategis menyambut baik kerja sama ini, karena pengadaan rumah adalah kebutuhan primer,” ujar Buya Amirsyah dalam Silaturahim Ormas Islam yang diselenggarakan Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI di Aula Buya Hamka Gedung MUI Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Hadir dalam kegiatan ini Staf Khusus Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Hira. Hadir pula Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, Heru Pudyo Nugroho.

Menurutnya, rumah adalah hak dasar yang tak bisa ditawar-tawar, bahkan untuk kelompok dengan penghasilan rendah.

Dia menekankan urgensi tersebut dengan pernyataan, “Keong saja punya rumah, masa manusia tidak punya rumah?”

Program ini merupakan bagian dari sinergi dengan BP Tapera dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta didukung skema pembiayaan berbasis prinsip syariah, seperti akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT).

Beberapa bank syariah yang akan terlibat antara lain Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat, KB Bukopin Syariah, dan Bank Mega Syariah.

Buya Amirsyah juga mengajak organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam untuk berperan aktif dalam pembiayaan ini. Dia menyoroti pentingnya partisipasi ormas dalam membantu para guru ngaji yang selama ini berpenghasilan rendah.

“Kalau ada 100 guru ngaji di tiap ormas, dengan penghasilan hanya satu sampai dua juta per bulan, jelas mereka tak bisa dibebani cicilan rumah. Maka, bisa dibantu melalui skema zakat yang dikelola ormas,” jelasnya.

Program ini juga selaras dengan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo sebagai bagian dari agenda prioritas nasional.

Tahun ini, alokasi kuota pembiayaan rumah bagi MBR meningkat signifikan hingga 350 ribu unit, melalui skema KPR Sejahtera FLPP yang dikelola DPP Tapera.

“Ini peluang yang sangat positif dan harus kita manfaatkan. Para guru ngaji dan da’i yang tergabung dalam ormas-ormas di bawah naungan MUI dapat memperoleh akses ke pembiayaan rumah yang terjangkau,” tambah Buya Amirsyah.

Dia menegaskan, MUI mendorong langkah konkret dalam membantu para pejuang dakwah mendapatkan hunian yang layak, sebagai bentuk penghargaan. (Miftahul Jannah, ed: Nashih)