JAKARTA, MUI.OR.ID - Menuju Malam Puncak Milad ke-50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), digelar Rapat Koordinasi Nasional MUI Provinsi se-Indonesia yang menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi kelembagaan dan penyelarasan program di seluruh tingkatan MUI, dari pusat hingga daerah.

Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi (BPPO) MUI, KH Sholahuddin Al Aiyub, MSi, menjelaskan bahwa agenda rapat ini meliputi sejumlah poin penting yang menyangkut keberlangsungan organisasi dan akuntabilitas publik MUI.

"Yang baru saja kita laksanakan adalah Rapat Koordinasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi se-Indonesia. Ini merupakan bagian dari rangkaian acara Milad Majelis Ulama Indonesia ke-50," ujarnya seusai acara Rapat Koordinasi MUI Provinsi se‑Indonesia di Pondok Asrama Haji, Jakarta Timur, pada Sabtu (26/7/2025).

Dalam forum ini, dilakukan sosialisasi terhadap aturan-aturan baru organisasi yang mengikat seluruh struktur MUI, baik di pusat maupun di daerah. Salah satunya adalah peraturan organisasi (PO) tentang tata cara pemilihan pengurus MUI di semua tingkatan.

“Tata cara pemilihan pengurus itu kini mengalami penyesuaian, termasuk penambahan formatur dan teknis pelaksanaannya. Hal ini penting agar seluruh MUI provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan memiliki pedoman yang sama,” jelasnya.

Tak hanya itu, rapat ini juga membahas pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kiai Aiyub menegaskan bahwa akuntabilitas dana, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, menjadi perhatian serius MUI.

“Kita mendorong MUI tingkat provinsi untuk menerapkan tata kelola keuangan sesuai aturan nasional yang telah disepakati bersama,” tambahnya.

Salah satu agenda strategis lainnya adalah penguatan kode etik pengurus MUI. Menurut Kiai Aiyub, kepercayaan publik terhadap MUI sebagai wadah ulama dan cendekiawan muslim harus dijaga dengan baik. Untuk itu, keberadaan Mahkamah Etik MUI perlu diperkuat dan disosialisasikan mekanismenya ke seluruh daerah.

“Kita ingin adanya pemahaman bersama tentang mekanisme etik di internal MUI, termasuk prosedur dan putusan-putusan yang menyertainya,” jelasnya.

Selain itu, rapat ini juga menjadi wadah konsolidasi dalam menyikapi berbagai persoalan aktual yang muncul baik di daerah maupun yang berskala nasional. Diharapkan, koordinasi yang kuat antar-MUI di seluruh Indonesia dapat memperkuat peran MUI dalam menjawab tantangan zaman.

“Rapat koordinasi ini adalah agenda penting dan strategis. Ia menjadi ruang konsolidasi kelembagaan dan program MUI secara nasional,” pungkasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, MUI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan etika, demi menjaga kepercayaan umat dan keberlangsungan peran strategis MUI di tengah masyarakat. 

(Fitri Aulia Lestari ed: Muhammad Fakhruddin)