Thursday, 15 April 2021
  • Redaksi
  • Kontak
  • Kirim Tulisan
SUBSCRIBE
Majelis Ulama Indonesia
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
        • Komisi Fatwa 2015-2020
        • Komisi Informasi dan Komunikasi 2015-2020
        • Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) 2015-2020
        • Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat 2015-2020
        • Komisi Pendidikan dan Kaderisasi 2015-2020
        • Komisi Pengkajian dan Penelitian 2015-2020
        • Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) 2015-2020
        • Komisi Ukhuwah Islamiyah 2015-2020
        • Komisi Kerukunan AntarUmat Beragama 2015-2020
        • Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam 2015-2020
        • Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) 2015-2020
        • Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
        • Eco Masjid
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
    • Indeks Fatwa
  • Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
No Result
View All Result
Majelis Ulama Indonesia
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
        • Komisi Fatwa 2015-2020
        • Komisi Informasi dan Komunikasi 2015-2020
        • Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) 2015-2020
        • Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat 2015-2020
        • Komisi Pendidikan dan Kaderisasi 2015-2020
        • Komisi Pengkajian dan Penelitian 2015-2020
        • Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) 2015-2020
        • Komisi Ukhuwah Islamiyah 2015-2020
        • Komisi Kerukunan AntarUmat Beragama 2015-2020
        • Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam 2015-2020
        • Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) 2015-2020
        • Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
        • Eco Masjid
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
    • Indeks Fatwa
  • Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
No Result
View All Result
MUI.OR.ID
No Result
View All Result

Halal dan Thayyib Lebih dari Sekadar Mutu

Home Berita Halal MUI
12 June 2020
in Halal MUI
3 min read
Halal dan Thayyib Lebih dari Sekadar Mutu
91
SHARES
507
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappLine

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik (thayyib) dari apa yang telah direzekikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah dan kamu beriman kepada-Nya.” – QS. Al-Maidah : 88

Ayat tersebut menjadi salah satu dasar penetapan halal pada suatu produk. Prof. Dr. Ir. Khaswar Syamsu, M.Sc., Kepala Halal Science Center IPB University, menekankan bahwa halal dan thayyib bukan sekadar mutu. Hal ini disampaikan dalam webinar bertemakan Produk Halal Indonesia: Antara Kekuatan Kosmetik dan Persaingan Regional/Global yang diselenggarakan oleh Universitas Maarif Hasyim Latif (UMAHA) beberapa waktu lalu.

Hadir sebagai pembicara Ketua Tenaga Ahli LPPOM MUI sekaligus Kepala Halal Science Center IPB University Prof. Dr. Ir. Khaswar Syamsu, M.Sc., Asisten Direktur DESK Bank Indonesia Muhammad Nursaidi SE, serta Ketua Umum PEKERTI (Perkumpulan Perusahaan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Indonesia) M.Sc, Naraya Suprapto, BA, MA.

Dalam kesempatan ini, Khaswar menjelaskan bahwa halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam Islam. Sementara thayyib adalah sesuatu yang baik dan aman untuk dikonsumsi (food safety), bersih (GMP), serta menyehatkan dan bermutu (aspek fisik, kimia, dan biologis).

Baca Juga

Lima Hal Ini Membuat Vaksin Produksi AstraZeneca Mubah Digunakan

Lima Hal Ini Membuat Vaksin Produksi AstraZeneca Mubah Digunakan

19 March 2021
Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2021: Vaksinasi Injeksi tak Membatalkan Puasa

Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2021: Vaksinasi Injeksi tak Membatalkan Puasa

16 March 2021
Ketum MUI Tinjau Kinerja LPPOM MUI di Masa Pandemi

Ketum MUI Tinjau Kinerja LPPOM MUI di Masa Pandemi

4 March 2021
BPOM Terbitkan EUA, Komisi Fatwa MUI: Vaksin Sinovac Halal dan Boleh Digunakan Muslim

BPOM Terbitkan EUA, Komisi Fatwa MUI: Vaksin Sinovac Halal dan Boleh Digunakan Muslim

11 January 2021

“Dengan begitu, apabila kita bicara tentang halal dan thayyib, itu lebih dari sekadar mutu. Standar halal sangat ketat dan memegang prinsip zero tolerance. Artinya, halal harus 100%, tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Karena itu, produk halal dan thayyib itu baik untuk manusia maupun makhluk hidup lainnya. Misalnya, hewan yang disembelih harus sesuai kaidah kesejahteraan hewan, sehingga didapatkan mutu produk daging hewan yang tinggi,” jelasnya.

Baca Juga  Hukum Konsumsi Ulat Jerman

Dalam kaitannya dengan pasar halal, mutu ini dijamin dalam sebuah standar. Indonesia memiliki standar halal dan sistem jaminan halal yang menjadi referensi/patokan lembaga sertifikasi halal dunia, yakni HAS23000. Ini merupakan salah satu kekuatan Indonesia untuk bersaing di pasar global.

“Pemerintah perlu membuat standarisasi terhadap pengakuan lembaga sertifikasi halal luar negeri agar Indonesia mendapatkan manfaat dari pelaksanaann UU JPH dalam persaingan pasar global. Dalam hal ini, Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI dapat digunakan sebagai standar bagi lembaga sertifikasi halal luar negeri,” ungkap Khaswar.

Indonesia juga memiliki Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memayungi semua ormas Islam dan menyatukan pendapat keagamaan, termasuk fatwa halal menjadi satu suara melalui fatwa MUI. Hal ini didorong dengan MUI melalui LPPOM MUI yang memiliki auditor dalam jumlah cukup banyak dibanding lembaga sertifikasi halal di luar negeri dengan kualifikasi yang mumpuni, yakni latar belakang keilmuan dan kompetensi yang relevan dengan sertifikasi halal.

Baca Juga  Konsumsi Halal Mengawal Etika Dan Moral Sosial

Selain itu, di Indonesia telah terjalin kerjasama yang baik antara ulama dengan ilmuwan dalam memutuskan fatwa halal dan haram. “Etanol, misalnya. Kalau di lembaga luar negeri, etanol menjadi bahan yang haram dan najis. Tapi komisi fatwa MUI menyikapi etanol berbeda dengan khamr. Etanol diperlakukan sebagai kimia murni apabila tidak berasal dari industri khamr atau miras, maka etanol bukan najis,” kata Khaswar.

Hal lain yang menjadi kekuatan Indonesia adalah Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagai payung hukum dalam pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal yang beredar dan dipasarkan di Indonesia. Indonesia juga memiliki banyak Halal Center dari berbagai perguruan tinggi untuk membantu pelaksanaan wajib sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagaimana yang diamanahkan UU JPH.

Sayangnya, menurut Khaswar, Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan yang harus diperbaiki, di antaranya: sebagian besar pengusaha dalam negeri bukan industriawan/technopreneurship, melainkan pedagang/trader yang cenderung mengimpor daripada mengekspor produk; pelaksanaan UU JPH berpotensi mengakibatkan ekonomi biaya tinggi bagi UMKM yang omzet dan keuntungannya relatif kecil; serta pelaksanaan UU JPH berpotensi memperbesar biaya sertifikasi dan memperpanjang waktu sertifikasi akibat penambhaan mata rantai proses sertifikasi disbanding pelaksanaan sertifikasi halal selama ini.

Baca Juga  LPPOM MUI Berikan Penghargaan Kepada Perusahaan Bersertifikat Halal MUI

Apabila sukses mengatasi kelemahan dan ancaman serta dapat memanfaatkan peluang, maka pelaksanaan UU JPH dapat memperkuat daya saing industri dalam negeri untuk merebut pangsa pasar halal, dapat menjadi tuan rumah di negara sendiri, dan dapat meningkatkan ekspor dan memenangkan persaingan merebut pasar luar negeri, khususnya negara Islam.

Berkaitan dengan pasar halal, Bank Indonesia tengah berupaya melakukan pengembangan ekosistem halal value. “Pengembangan ekonomi syariah tidak hanya bertumpu pada penguatan industri halal, namun diperlukan pengembangan secara holistik, yakni pengembangan ekosistem melalui penguatan rantai nilai halal,” papar Nursaidi.

Sementara itu, Naraya mengakui bahwa sertifikat halal bagi pelaku usaha sangat penting, sehingga sosialisasi untuk mendapatkan sertifikasi halal menjadi hal yang sangat penting. “Para pelaku usaha membutuhkan pemahaman dan pembinaan, sehingga kegiatan sosialisasi sangat dibutuhkan,” pungkasnya. (YN)

91
SHARES
507
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappLine

Berita Terkait

Related Posts

Lima Hal Ini Membuat Vaksin Produksi AstraZeneca Mubah Digunakan

Lima Hal Ini Membuat Vaksin Produksi AstraZeneca Mubah Digunakan

by admin
19 March 2021
0

JAKARTA ---Komisi Fatwa MUI Pusat pada Selasa (16/03) kemarin selain menetapkan Fatwa Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi pada...

Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2021: Vaksinasi Injeksi tak Membatalkan Puasa

Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2021: Vaksinasi Injeksi tak Membatalkan Puasa

by admin
16 March 2021
0

JAKARTA -- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat Selasa (16/03) siang menggelar sidang pleno untuk memutuskan Fatwa Nomor 13 Tahun...

Ketum MUI Tinjau Kinerja LPPOM MUI di Masa Pandemi

Ketum MUI Tinjau Kinerja LPPOM MUI di Masa Pandemi

by admin
4 March 2021
0

JAKARTA— Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Miftachul Akhyar, melakukan tinjauan langsung ke kantor LPPOM MUI di Global Halal...

BPOM Terbitkan EUA, Komisi Fatwa MUI: Vaksin Sinovac Halal dan Boleh Digunakan Muslim

BPOM Terbitkan EUA, Komisi Fatwa MUI: Vaksin Sinovac Halal dan Boleh Digunakan Muslim

by admin
11 January 2021
0

JAKARTA— Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa vaksin Covid-19 produksi Sinovac Lifescience Co Ltd China dengan dua diktum...

Komisi Fatwa MUI Pusat Menetapkan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Halal dan Suci

Komisi Fatwa MUI Pusat Menetapkan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Halal dan Suci

by admin
8 January 2021
0

JAKARTA -- Setelah menggelar rapat pleno secara tertutup di Hotel Sultan, Jakarta pada Jumat (08/01), Komisi Fatwa MUI Pusat akhirnya...

Next Post
Tunisia, Gaya Hidup, dan Demokrasi

POLA KEBERAGAMAAN MASYARAKAT TUNISIA

MENIKMATI WISATA RELIGI DI TUNISIA

MENIKMATI WISATA RELIGI DI TUNISIA

Gelar Halal Bihalal Online, MUI Soft Launching Markazul Islam Sulawesi Tengah

Gelar Halal Bihalal Online, MUI Soft Launching Markazul Islam Sulawesi Tengah

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Copyright © 2019 - All Rights Reserved | Komisi Informasi dan Komunikasi MUI

No Result
View All Result
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
    • Indeks Fatwa
  • Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah

Copyright © 2021 - All Rights Reserved | Komisi Informasi dan Komunikasi MUI