• Redaksi
  • Kontak
  • Kirim Tulisan
Kamis, 26 Mei 2022
Majelis Ulama Indonesia
No Result
View All Result
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
        • Komisi Fatwa 2015-2020
        • Komisi Informasi dan Komunikasi 2015-2020
        • Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) 2015-2020
        • Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat 2015-2020
        • Komisi Pendidikan dan Kaderisasi 2015-2020
        • Komisi Pengkajian dan Penelitian 2015-2020
        • Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) 2015-2020
        • Komisi Ukhuwah Islamiyah 2015-2020
        • Komisi Kerukunan AntarUmat Beragama 2015-2020
        • Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam 2015-2020
        • Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) 2015-2020
        • Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
        • Eco Masjid
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
    • Hoax
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
  • Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
    • MUI Jawa Timur
    • MUI Sulawesi Selatan
Majelis Ulama Indonesia
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
        • Komisi Fatwa 2015-2020
        • Komisi Informasi dan Komunikasi 2015-2020
        • Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) 2015-2020
        • Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat 2015-2020
        • Komisi Pendidikan dan Kaderisasi 2015-2020
        • Komisi Pengkajian dan Penelitian 2015-2020
        • Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) 2015-2020
        • Komisi Ukhuwah Islamiyah 2015-2020
        • Komisi Kerukunan AntarUmat Beragama 2015-2020
        • Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam 2015-2020
        • Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) 2015-2020
        • Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
        • Eco Masjid
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
    • Hoax
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
  • Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
    • MUI Jawa Timur
    • MUI Sulawesi Selatan
No Result
View All Result
Majelis Ulama Indonesia
No Result
View All Result
Home Berita

[Opini] Geger Lama Potongan Zakat PNS

by admin
13 Februari 2018
in Berita
Reading Time: 3 mins read
0
18
SHARES
98
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegramLinkedin

Oleh : Adiwarman A. Karim – Wakil Ketua DSN MUI

Wacana Pemerintah berupa imbauan untuk mengumpulkan zakat 2,5 persen dari PNS sebenarnya bukan hal baru.

Sejak 2014 telah diterbitkan Instruksi Presiden No.3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Baznas.

Namun, hasilnya memang masih jauh dari harapan.

Baca Juga

Bolehkah Divaksinasi dengan Vaksin Non-Halal? Ini Penjelasan MUI

Bersama Kemenkes dan Biofarma, MUI Gelar Pemantapan Bulan Imunisasi Nasional Tahun 2022

25 Mei 2022
Perkuat Literasi Kader Dakwah Halal, LPPOM MUI Gelar Training of Trainer

Perkuat Literasi Kader Dakwah Halal, LPPOM MUI Gelar Training of Trainer

24 Mei 2022
Ketua KPRK MUI: Keluarga Harus Jadi Benteng Mewaspadai Gerakan LGBT

Jumat Besok, MUI Putuskan Fatwa Hewan Qurban Terpapar PMK

23 Mei 2022
MUI DIY Minta Umat Muslim Hindari Hewan Terpapar PMK untuk Qurban

MUI DIY Minta Umat Muslim Hindari Hewan Terpapar PMK untuk Qurban

21 Mei 2022

Polemik yang ramai saat ini lebih disebabkan karena definisi PNS yang terbentang luas mulai dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi, dengan gaji dan tunjangan yang rentang keragamannya sangat tinggi.

Sebagian besar dari mereka masih harus berkutat dengan biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Begitu pula dengan pegawai BUMN dan BUMD yang tercakup dalam Inpres tersebut.

Rentang keragaman penghasilannya sangat besar. Bagi mereka inilah wacana pemotongan langsung zakat terasa malah memberatkan.

Baca Juga  Rektor Universitas Negeri Syam Minta MUI Bantu Redam Hoax Tentang Suriah

Oleh karena itu, kebijakan publik ini harus dijabarkan dengan rinci agar dapat memenuhi tiga unsur. Pertama, unsur rasa keadilan. Kedua, unsur kearifan lokal. Ketiga, unsur melihat manfaat nyata dari dana yang dibayarkan.

Unsur rasa keadilan dapat dijabarkan dengan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap PNS berpenghasilan besar, berpenghasilan sedang, dan berpenghasilan kecil.

Bagi yang berpenghasilan besar, misalnya PNS eselon satu dan eselon dua, serta pegawai BUMN dan BUMD yang setara, dapat diterapkan wajib dipotong langsung 2,5 persen.

Bagi yang berpenghasilan sedang, sifatnya himbauan. Sedangkan bagi yang berpenghasilan kecil, dianjurkan sedekah saja.

Pemenuhan unsur ini dapat menimbulkan rasa harmonis pada lintas golongan penghasilan.

Kearifan Lokal

Unsur kearifan lokal sangat penting mengingat luasnya Indonesia dan keberagaman masyarakatnya.

Suatu hal yang dirasa tepat bagi satu daerah, belum tentu tepat pula bagi daerah lain. Unsur kearifan lokal dijabarkan dengan memberikan keleluasaan untuk menyesuaikan kebijakan nasional ini dengan kondisi masyarakat lokalnya masing-masing. Baik keleluasaan dalam mekanisme dan tata cara menghimpun dana, maupun dalam menentukan penggunaannya.

Unsur melihat manfaat nyata dari dana yang dibayarkan terbukti jadi unsur yang sangat penting bagi keberhasilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam menghimpun dana.

Baca Juga  Panduan Ibadah Selama Pandemi Masih Berlaku, Ini Penjelasan Komisi Fatwa MUI

Kejelasan peruntukkan penggunaan dana yang dikemas oleh LAZ dalam bentuk program-program, memberikan kenyamanan bagi para pembayar.

Selanjutnya, ketika para pembayar ini melihat wujud nyata dari penggunaanya, maka tingkat kepercayaan masyarakat meningkat terhadap LAZ tersebut. Mirip dengan konsep crowdfunding.

Kesuksesan membiayai suatu program dengan crowdfunding menjadi iklan yang sangat efektif untuk ikut membiayai program selanjutnya. Ada unsur ‘ketagihan’ untuk melakukan kebaikan dengan melihat langsung manfaatnya.

Ketiga unsur ini dapat diringkas menjadi standarisasi, fleksibilitas, dan kesaksian hasil nyata dapat dijadikan pedoman dalam menjabarkan wacana pemerintah memungut zakat dari PNS.

Ketiga unsur ini pula dapat dirasakan menjiwai isi Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

Fatwa ini muncul untuk menjawab polemik tentang zakat penghasilan dengan keragaman tafsiran tentang tiga hal. Pertama, status zakat profesi. Kedua, penghasilan dan nisabnya dihitung sebelum atau setelah biaya hidup. Ketiga, haul atau periode pembayaran zakat.

Tiga Standarisasi

Fatwa ini memberikan tiga standarisasi. Pertama, standarisasi pengertian penghasilan yaitu setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan maupun tidak rutin macam seperti dokter, pengacara, konsultan dan lain-lain.

Baca Juga  Kiai Cholil Nafis Ulas Dua Tujuan MUI Gelar Standardisasi Dai

Kedua, standarisasi nisab. Semua bentuk penghasilan halal, wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram emas.

Ketiga, standarisasi kadar zakat penghasilan adalah 2,5 persen.

Namun untuk waktu pembayarannya dan metode penghitungan dengan atau tanpa biaya hidup, fatwa ini memberikan fleksibilitas sesuai dengan kearifan lokal.

Pertama, zakat penghasilan dapat dikeluarkan jika sudah cukup nisab. Kedua, jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.

Ketentuan pertama cocok bagi yang berpenghasilan besar, ketika biaya pemenuhan kebutuhan dasar bukan merupakan porsi yang besar dari penghasilan. Itu sebabnya tidak digunakan istilah ‘penghasilan bersih’.

Walaupun standarisasinya zakat wajib dikeluarkan setelah satu tahun, tapi dalam ketentuan ini diberikan fleksibilitas ‘dapat’ dibayar pada saat menerima.

Ketentuan kedua cocok bagi yang berpenghasilan sedang, yakni ketika biaya pemenuhan kebutuhan dasar merupakan porsi yang besar dari penghasilan. Itu sebabnya digunakan istilah ‘penghasilan bersih’.

Ketentuan ini juga memberikan fleksibilitas masing-masing orang menghitung biaya hidupnya sehingga akhirnya dapat menghitung ‘pendapatan bersih’ selama setahun.

Sumber: CNN Indonesia

Share7Tweet5SendShareShare1

Related Posts

Bolehkah Divaksinasi dengan Vaksin Non-Halal? Ini Penjelasan MUI
Berita

Bersama Kemenkes dan Biofarma, MUI Gelar Pemantapan Bulan Imunisasi Nasional Tahun 2022

25 Mei 2022
Perkuat Literasi Kader Dakwah Halal, LPPOM MUI Gelar Training of Trainer
Berita

Perkuat Literasi Kader Dakwah Halal, LPPOM MUI Gelar Training of Trainer

24 Mei 2022
Ketua KPRK MUI: Keluarga Harus Jadi Benteng Mewaspadai Gerakan LGBT
Berita

Jumat Besok, MUI Putuskan Fatwa Hewan Qurban Terpapar PMK

23 Mei 2022

Kategori

  • Advertorial
  • Akhlaq
  • Aqidah
  • Berita
  • Bimbingan Syariah
  • DSN MUI
  • Ekonomi Syariah
  • Etika Sosial/Politik
  • Fatwa
  • Halal MUI
  • Hikmah
  • Hukum Keluarga
  • Ibadah
  • Infografis
  • Kegiatan
  • Khutbah
  • Majalah
  • Muamalah
  • MUI Bali
  • MUI DKI Jakarta
  • MUI Gorontalo
  • MUI JaBar
  • MUI JaTeng
  • MUI JaTim
  • MUI Lampung
  • MUI SulSel
  • MUI SumUt
  • Opini
  • Paradigma Islam
  • Pojok MUI
  • PPT
  • Press Release
  • Produk
  • Rekomendasi
  • Tanya Jawab Keislaman
  • Tuntunan Ibadah
  • Uncategorized
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Copyright © 2021 - All Rights Reserved | Komisi Informasi dan Komunikasi MUI

No Result
View All Result
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
    • Hoax
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
  • Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
    • MUI Jawa Timur
    • MUI Sulawesi Selatan

Copyright © 2021 - All Rights Reserved | Komisi Informasi dan Komunikasi MUI

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In