Wednesday, 3 March 2021
  • Redaksi
  • Kontak
  • Kirim Tulisan
SUBSCRIBE
Majelis Ulama Indonesia
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
        • Komisi Fatwa 2015-2020
        • Komisi Informasi dan Komunikasi 2015-2020
        • Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) 2015-2020
        • Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat 2015-2020
        • Komisi Pendidikan dan Kaderisasi 2015-2020
        • Komisi Pengkajian dan Penelitian 2015-2020
        • Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) 2015-2020
        • Komisi Ukhuwah Islamiyah 2015-2020
        • Komisi Kerukunan AntarUmat Beragama 2015-2020
        • Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam 2015-2020
        • Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) 2015-2020
        • Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
        • Eco Masjid
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
    • Indeks Fatwa
  • Fatwa
    • Index Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
    • MUI Jawa Timur
    • MUI Kalimantan Selatan
    • MUI Kalimantan Timur
No Result
View All Result
Majelis Ulama Indonesia
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
        • Komisi Fatwa 2015-2020
        • Komisi Informasi dan Komunikasi 2015-2020
        • Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) 2015-2020
        • Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat 2015-2020
        • Komisi Pendidikan dan Kaderisasi 2015-2020
        • Komisi Pengkajian dan Penelitian 2015-2020
        • Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) 2015-2020
        • Komisi Ukhuwah Islamiyah 2015-2020
        • Komisi Kerukunan AntarUmat Beragama 2015-2020
        • Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam 2015-2020
        • Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) 2015-2020
        • Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
        • Eco Masjid
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
    • Indeks Fatwa
  • Fatwa
    • Index Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
    • MUI Jawa Timur
    • MUI Kalimantan Selatan
    • MUI Kalimantan Timur
No Result
View All Result
MUI.OR.ID
No Result
View All Result

[Opini] Geger Lama Potongan Zakat PNS

Home Berita
13 February 2018
in Berita
3 min read
14
SHARES
77
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappLine

Oleh : Adiwarman A. Karim – Wakil Ketua DSN MUI

Wacana Pemerintah berupa imbauan untuk mengumpulkan zakat 2,5 persen dari PNS sebenarnya bukan hal baru.

Sejak 2014 telah diterbitkan Instruksi Presiden No.3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Baznas.

Namun, hasilnya memang masih jauh dari harapan.

Baca Juga

Pagi ini, MUI Pusat Vaksinasi 500 Pengurus

Pagi ini, MUI Pusat Vaksinasi 500 Pengurus

3 March 2021
Presiden Cabut Lampiran Perpres Miras, MUI: Kita Mengapresiasi Sambil Menunggu Salinanannya

Presiden Cabut Lampiran Perpres Miras, MUI: Kita Mengapresiasi Sambil Menunggu Salinanannya

2 March 2021
Cek Viral Kiai Maruf Soal Minuman Keras Bantu Kas Negara

Cek Viral Kiai Maruf Soal Minuman Keras Bantu Kas Negara

28 February 2021
Di Webinar MUI, Mantan Dubes RI di Myanmar Beberkan Temuannya Soal Rohingya

Di Webinar MUI, Mantan Dubes RI di Myanmar Beberkan Temuannya Soal Rohingya

22 February 2021

Polemik yang ramai saat ini lebih disebabkan karena definisi PNS yang terbentang luas mulai dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi, dengan gaji dan tunjangan yang rentang keragamannya sangat tinggi.

Sebagian besar dari mereka masih harus berkutat dengan biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Begitu pula dengan pegawai BUMN dan BUMD yang tercakup dalam Inpres tersebut.

Rentang keragaman penghasilannya sangat besar. Bagi mereka inilah wacana pemotongan langsung zakat terasa malah memberatkan.

Baca Juga  BATU PERTAMA MENARA MUI PIJAKAN BARU GERAKAN UMAT MANDIRI

Oleh karena itu, kebijakan publik ini harus dijabarkan dengan rinci agar dapat memenuhi tiga unsur. Pertama, unsur rasa keadilan. Kedua, unsur kearifan lokal. Ketiga, unsur melihat manfaat nyata dari dana yang dibayarkan.

Unsur rasa keadilan dapat dijabarkan dengan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap PNS berpenghasilan besar, berpenghasilan sedang, dan berpenghasilan kecil.

Bagi yang berpenghasilan besar, misalnya PNS eselon satu dan eselon dua, serta pegawai BUMN dan BUMD yang setara, dapat diterapkan wajib dipotong langsung 2,5 persen.

Bagi yang berpenghasilan sedang, sifatnya himbauan. Sedangkan bagi yang berpenghasilan kecil, dianjurkan sedekah saja.

Pemenuhan unsur ini dapat menimbulkan rasa harmonis pada lintas golongan penghasilan.

Kearifan Lokal

Unsur kearifan lokal sangat penting mengingat luasnya Indonesia dan keberagaman masyarakatnya.

Suatu hal yang dirasa tepat bagi satu daerah, belum tentu tepat pula bagi daerah lain. Unsur kearifan lokal dijabarkan dengan memberikan keleluasaan untuk menyesuaikan kebijakan nasional ini dengan kondisi masyarakat lokalnya masing-masing. Baik keleluasaan dalam mekanisme dan tata cara menghimpun dana, maupun dalam menentukan penggunaannya.

Unsur melihat manfaat nyata dari dana yang dibayarkan terbukti jadi unsur yang sangat penting bagi keberhasilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam menghimpun dana.

Baca Juga  Kemenag Siapkan Dua Skema Penyelenggaraan Haji

Kejelasan peruntukkan penggunaan dana yang dikemas oleh LAZ dalam bentuk program-program, memberikan kenyamanan bagi para pembayar.

Selanjutnya, ketika para pembayar ini melihat wujud nyata dari penggunaanya, maka tingkat kepercayaan masyarakat meningkat terhadap LAZ tersebut. Mirip dengan konsep crowdfunding.

Kesuksesan membiayai suatu program dengan crowdfunding menjadi iklan yang sangat efektif untuk ikut membiayai program selanjutnya. Ada unsur ‘ketagihan’ untuk melakukan kebaikan dengan melihat langsung manfaatnya.

Ketiga unsur ini dapat diringkas menjadi standarisasi, fleksibilitas, dan kesaksian hasil nyata dapat dijadikan pedoman dalam menjabarkan wacana pemerintah memungut zakat dari PNS.

Ketiga unsur ini pula dapat dirasakan menjiwai isi Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

Fatwa ini muncul untuk menjawab polemik tentang zakat penghasilan dengan keragaman tafsiran tentang tiga hal. Pertama, status zakat profesi. Kedua, penghasilan dan nisabnya dihitung sebelum atau setelah biaya hidup. Ketiga, haul atau periode pembayaran zakat.

Tiga Standarisasi

Fatwa ini memberikan tiga standarisasi. Pertama, standarisasi pengertian penghasilan yaitu setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan maupun tidak rutin macam seperti dokter, pengacara, konsultan dan lain-lain.

Baca Juga  Pimpinan MUI Provinsi Sampaikan Tahniah Milad ke-45

Kedua, standarisasi nisab. Semua bentuk penghasilan halal, wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram emas.

Ketiga, standarisasi kadar zakat penghasilan adalah 2,5 persen.

Namun untuk waktu pembayarannya dan metode penghitungan dengan atau tanpa biaya hidup, fatwa ini memberikan fleksibilitas sesuai dengan kearifan lokal.

Pertama, zakat penghasilan dapat dikeluarkan jika sudah cukup nisab. Kedua, jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.

Ketentuan pertama cocok bagi yang berpenghasilan besar, ketika biaya pemenuhan kebutuhan dasar bukan merupakan porsi yang besar dari penghasilan. Itu sebabnya tidak digunakan istilah ‘penghasilan bersih’.

Walaupun standarisasinya zakat wajib dikeluarkan setelah satu tahun, tapi dalam ketentuan ini diberikan fleksibilitas ‘dapat’ dibayar pada saat menerima.

Ketentuan kedua cocok bagi yang berpenghasilan sedang, yakni ketika biaya pemenuhan kebutuhan dasar merupakan porsi yang besar dari penghasilan. Itu sebabnya digunakan istilah ‘penghasilan bersih’.

Ketentuan ini juga memberikan fleksibilitas masing-masing orang menghitung biaya hidupnya sehingga akhirnya dapat menghitung ‘pendapatan bersih’ selama setahun.

Sumber: CNN Indonesia

14
SHARES
77
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappLine

Berita Terkait

Related Posts

Pagi ini, MUI Pusat Vaksinasi 500 Pengurus

Pagi ini, MUI Pusat Vaksinasi 500 Pengurus

by admin
3 March 2021
0

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia Pusat, Rabu (03/03) pagi, mulai melaksanakan vaksinasi perdana terhadap 500 pengurus terdiri dari Pimpinan Harian...

Presiden Cabut Lampiran Perpres Miras, MUI: Kita Mengapresiasi Sambil Menunggu Salinanannya

Presiden Cabut Lampiran Perpres Miras, MUI: Kita Mengapresiasi Sambil Menunggu Salinanannya

by admin
2 March 2021
0

JAKARTA - Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan mengapresiasi langkah pencabutan Lampiran Perpres mengenai investasi Miras oleh Presiden Joko Widodo. MUI...

Cek Viral Kiai Maruf Soal Minuman Keras Bantu Kas Negara

Cek Viral Kiai Maruf Soal Minuman Keras Bantu Kas Negara

by admin
28 February 2021
0

 JAKARTA—Beredar di media sosial dan aplikasi perpesanan screenshot (tangkapan layar) tentang salah satu portal berita yang berjudul Jual Minuman Keras...

Di Webinar MUI, Mantan Dubes RI di Myanmar Beberkan Temuannya Soal Rohingya

Di Webinar MUI, Mantan Dubes RI di Myanmar Beberkan Temuannya Soal Rohingya

by admin
22 February 2021
0

JAKARTA—Duta Besar Indonesia untuk Myanmar di Yangon periode 2014-2018, Ito Sumardi, menyampaikan sejumlah pendapatnya terkait persoalan etnis Muslim Rohingya di...

Innalillah, Wasekjen MUI Periode 2015-2020 Nadjamuddin Ramly Wafat

Innalillah, Wasekjen MUI Periode 2015-2020 Nadjamuddin Ramly Wafat

by admin
20 February 2021
0

JAKARTA -- Wasekjen MUI periode 2015-2020 bidang Kerukunan Antar Umat Beragama Nadjamuddin Ramly meninggal dunia, Sabtu (20/1) malam. Buya Nadjam,...

Next Post

Masyarakat Kalsel Serahkan Rp1.5 M untuk Palestina Ke MUI

Ketum MUI Minta Umat tidak Terprovokasi Penyerangan Tokoh Agama

MUI Inisiasi Dialog Ulama Tiga Negara Wujudkan Perdamaian Afghanistan

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Copyright © 2019 - All Rights Reserved | Komisi Informasi dan Komunikasi MUI

No Result
View All Result
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
    • Indeks Fatwa
  • Fatwa
    • Index Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
    • MUI Jawa Timur
    • MUI Kalimantan Selatan
    • MUI Kalimantan Timur

Copyright © 2021 - All Rights Reserved | Komisi Informasi dan Komunikasi MUI