Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali melempar bola panas. Kali ini ia menyetujui pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Palestina. Benjamin Netanyahu, Presiden Israel, menerima kabar itu dengan sukacita. Melalui akun twitternya, Netanyahu bahkan menulis ungkapan syukur kepada Trump atas dukungannya kepada Israel. “Anda menyalakan lilin kebenaran. Anda menghilangkan kegelapan. Terima kasih, Presiden Trump.” tulis Netanyahu.
Tidak lama setelah bola itu bergulir, berbagai pihak merespon negatif langkah itu. Termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui wakil ketuanya Buya Zainut Tauhid Sa’adi. Buya Zainut segera menolak ide Trump tersebut. Ia mewanti-wanti ucapan Trump itu rentan menimbulkan konflik. Ucapan trump, baginya, juga wujud pelanggaran pada resolusi perdamaian PBB di Oslo yang berarti juga menentang PBB.
Setelah Buya Zainut bersuara, mengingat urgensi Palestina, maka Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf Amin menginisiasi lahirnya Aksi Indonesia Bersatu Bela Palestina di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (17/12). MUI bersama umat menggelar acara itu dari pagi hingga siang hari. Lapangan Monas sontak berubah putih, dipenuhi warna seragam peserta aksi.
Baca Juga
Kiai Ma’ruf dalam acara tersebut, di atas panggung, dengan tegas menyuarakan agar Donald Trump mencabut keputusannya. Kiai Ma’ruf bahkan menyindir keras bila Trump sudah keterlaluan. “Kita ajak seluruh dunia, supaya Donald Trump mencabut keputusannya. Cabut. Kita heran dengan Donald Trump, apakah dia tidak mendengar, sudah tidak bisa mendengar. Jangan-jangan Trump sudah shummun bukmun ‘umyun fahum laa yarji’uun,” teriaknya.
Saat berorasi di atas panggung selama sepuluh menit itu, Kiai Ma’ruf mengakhiri orasinya dengan menyuarakan untuk memboikot produk Amerika. “Saya tanya kalau Donald Trump tidak mau mencabut, bagaimana, boikot!,” tegasnya.
Ide boikot produk amerika juga diucapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Buya Anwar Abbas. Buya Anwar memerinci ajakan boikot melalui petisi MUI yang dibacakannya. Berikut ini isi petisi yang dibacakan Buya anwar.
Bismillahirrahmanirrahim
Setelah mencermati secara seksama keputusan Presiden Amerika Donald Trump yang secara sepihak atau ilegal mengakui Yerusalem atau Al-Quds sebagai ibu kota Israel serta dampak negatifnya yang meluas khususnya kepada bangsa Palestina. Kami peserta Aksi Indonesia Bersatu Bela Palestina menyatakan sikap sebagai berikut:
Pertama keputusan Presiden Amerika Donald Trump yang secara sepihak atau uniteral mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel telah mencederai asas keadilan dan melanggar hak asasi manusia rakyat palestina dan merusak upaya perdamaian antara Israel dan Palestina yang selama ini diupayakan oleh PBB dan OKI. Oleh karena itu keputusan tersebut harus dibatalkan dan dicabut secepatnya.
Yang kedua, jika Presiden Amerika Serikat tidak segera membatalkan pengakuannya atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, maka Amerika Serikat akan kehilangan legitimasi. maka amerika serikat akan kehilangan legitimasi untuk menjadi penengah perdamaian antara Palestina dan Israel.
Yang ketiga, mendesak kepada semua negara agar menolak keputusan sepihak dan ilegal Presiden Donald Trump untuk menjadikan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Keempat, mendesak pemerintahan negara yang selama ini telah melakukan hubungan diplomatik dengan Israel terutama negara-negara yang tergabung dalam OKI agar memutus hubungan diplomatik dengan Israel atau memindahkan kantor Kedutaan Yerusalem.
Dengan ini mendukung hasil konferensi OKI yang menyatakan bahwa mendorong termasuk hak menentukan nasib dan kedudukan negara Palestina merdeka dan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Jika Presiden Donald Trump tidak mencabut keputusan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, maka kami pertama mendesak PBB untuk memberikan sanksi berat kepada Amerika Serikat untuk pembekukan Amerika Serikat sebagai anggota PBB atau pemindahan markas PBB dari Amerika Serikat ke negara lain.
Kemudian mendesak DPR untuk membentuk panitia khusus untuk meninjau kembali segala investasi Amerika Serikat di Indonesia. Serta mengimbau masyarakat Indonesia untuk melakukan boikot. Menghimbau masyarakat Indonesia untuk melakukan boikot terhadap seluruh produk-produk Amerika dan Israel yang beredar di Indonesia.
Kita juga menyerukan kepada negara-negara OKI dan masyarakat dunia agar meningkatkan bantuan kemanusiaan dalam bentuk bangunan, sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat Palestina.
Sedangkan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, yang juga hadir dalam acara itu mengungkapkan langkah yang saat itu sedang ditempuh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Pada hari itu, ucap Lukman, Presiden Jokowi sedang mengunjungi Turki untuk bertemu negara-negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam). Saat itu di Istanbul sedang berlangsung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OKI. Dalam pertemuan di OKI tersebut, tutur Lukman, Presiden mengajak negara-negara anggota OKI untuk menyamakan suara menolak keputusan Trump.
Sehari pasca Aksi Indonesia Bersatu Bela Palestina, Kedutaan Besar (Kedubes) AS mengundang MUI untuk bertemu di Kantor Kedubes AS, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (18/12) pagi. Pertemuan baru digelar Senin karena sehari sebelumnya Kantor Kedubes AS libur. Pada Senin pagi itu, sepuluh orang perwakilan MUI dimpimpin KH. Muhyiddin Junaidi mendatangi Kedubes AS. Rombongan terdiri dari berbagai ormas seperti Persatuan Islam (Persis), Persatuan Umat Islam (PUI), Al-Irsyad, Al-Ijtihadiyah, dll.
Rombongan tidak menemui Dubes Joseph Donovan karena yang bersangkutan sudah purna tugas dan Dubes yang baru belum ke Indonesia. MUI kemudian bertemu dengan Wakil Dubes AS untuk Indonesia, Erin Elizabeth McKee.
Sepenuturan Kiai Muhyiddin, saat bertemu McKee, MUI membicarakan masalah Palestina, solusinya, sekaligus menyampaikan surat berisi petisi yang sehari sebelumnya dibacakan di Monas. Kiai Muhyiddin mengatakan, Erin McKee akan menyampaikan surat tersebut ke Gedung Putih. Namun, lanjut Kiai Muhyiddin, McKee tidak bisa menjanjikan kepastian kebijakan karena tidak memiliki hak untuk menentukan kebijakan di AS. McKee juga menyampaikan kepada rombongan MUI bahwa bagaimanapun juga keputusan yang diambil Trump tetap harus melalui proses tertentu terlebih dahulu. “Keputusan Trump tersebut harus juga mendapatkan persetujuan dan ada tahapan berdasarkan peraturan di Amerika.” Ucap Kiai Muhyiddin di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Senin (18/12) saat memberikan keterangan pers.
Setelah tiga hari menunggu, tepatnya Kamis (21/12) kemarin, MUI menerima surat balasan dari Pemerintah AS. Surat berkop putih berlambang pemerintah AS tersebut ditujukan kepada KH. Ma’ruf Amin. Saat ditanyakan kepada Kiai Ma’ruf, beliau mengatakan Pemerintah AS sudah memberikan jawaban namun tidak kuat. “ Dia bilang bahwasanya tindakan AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, tidak menghilangkan peran AS sebagai juru damai, ” ucap Kiai Ma’ruf.
Bagi Kiai Ma’ruf, dengan menjadikan Yerussalem sebagai ibu kota Israel justru menghilangkan peran Amerika sebagai juru damai. Amerika akan tetap menjadi juru damai bila Yerussalem tetap diberikan dalam naungan PBB. “Alasannya tidak rasional menurut kami,” tutur Kiai Ma’ruf.
Hari itu, bersamaan dengan datangnya surat itu, datang pula kabar gembira dari PBB. 128 negara anggota PBB sepakat menolak keputusan Trump, sembilan negara menolak termasuk AS dan Israel, dan tiga puluh lima sisanya Abstain.
Ini merupakan angin segar bagi Palestina dan negara-negara Islam. Namun perjuangan belum berakhir karena dalam waktu dekat, AS akan mengundang negara-negara yang memutuskan abstain ke Washington. (Azhar)
