JAKARTA— Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 merambat ke krisis ekonomi dan sangat memukul pelaku usaha mikro, dan kecil yang notabene adalah pilar utama perekonomian Indonesia. Ekonomi Islam diyakini dapat menjawab persoalan ekonomi pascapandemi Covid-19 ini.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Amirsyah Tambunan, saat Webinar Nasional pra Kongres Ekonomi Umat II dengan tema “ Arah kebijakan ekonomi Pascaandemi Covid-19.” Pelaksanaan webinar kali ini bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional, Selasa (10/11).
Hadir juga dalam webinar ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Dr Hendri Saparini, pengamat ekonomi
RelatedPosts
Menurut Buya Amirsyah, ada lima aksi dalam menjawab persoalan ekonomi kerakyatan ini yang sejalan dengan sistem ekonomi Islam yaitu pertama, adanya affirmative action dari pemerintah kepada UMKM. Kedua, keberpihakan pembiayaan yang dapat membuat skema pembiayaan dari lembaga keuangan sehingga UMKM yang stagnan dan terpuruk dapat kembali bergerak.
Ketiga, melakukan crowdfunding untuk mengumpulkan dana dalam melalui zakat infak, dan sedekah serta wakaf (Ziswaf) untuk menggerakkan UMKM yang terkena dampak Covid-19. Keempat, menggerakkan perekonomian masyarakat agar menjadi penyangga kekuatan ekonomi nasional melalui pajak dan zakat secara seimbang.
Kelima, kekuatan ekonomi syariah harus menjadi alternatif untuk pemilihan ekonomi nasional. Di tengah krisis ekonomi nasional dampak Covid-19, maka potensi pembiayaan Ziswaf dapat di lakukan sebagai alternatif pembiayaan.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Manoarfa, mengatakan bahwa ada enam transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan yakni strategi pertama Bagaimana SDM Indonesia dapat berdaya saing, seperti sistem kesehatan, sistem pendidikan dan pendidikan karakter serta riset dan inovasi. Strategi kedua memingkatkan produktivitas sektor ekonomi seperti Industrialisasi, produktivitas UMKM dan modernisasi pertanian. Strategi ketiga membangun ekonomi hijau seperti ekonomi rendah karbon, blue economy dan transisi energi. Strategi keempat adalah transformasi digital yakni infrastruktur digital, pemanfaatn digital dan penguatan enabler. Strategi kelima yakni Integrasi Ekonomi Domestik (economic powerhouse) yakni pembangunan infrastruktur konektivitas seperti superhub, hub laut, hub udara, dan domestic value chain. Strategi keenam yakni pemindahan Ibukota negara (IKN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan menyeimbangkan antarwilayah
Ekonom Hendri Saparini dalam menyatakan persoalan ekonomi kerakyatan ini dipentingkan terlebih dahulu mengenai kekuatan herd immunity bagi masyarakat produktif (usia produktif), saat pandemi Covid-19 ini belum terselesaikan. “Ancaman munculnya gelombang kasus lanjutan masih ada. Vaksinasi telah disepakati semua negara sebagai solusi terbaik pemulihan,” kata dia.
Kendati demikian, dia tidak menampik kesenjangan tingkat vaksinasi antarnegara masih menjadi hambatan. Stimulus fiskal telah dilakukan. Belanja pemerintah dalam jangka pendek masih menjadi kunci awal pendorong pemulihan ekonomi. Stimulus finansial sudah sangat cukup karena Indonesia memiliki keterbatasan kapasitas fiskal.
Dia menyarankan, usulan konkritnya kebijakan afirmatif untuk pemulihan ekonomi dan tumbuh inklusif adalah perlunya terobosan kebijakan sangat diperlukan dimana dana APBN harus lebih bersinergi dan berintegrasi dengan kebijakan pemulihan lain agar dapat mendorong sektor riil, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Selain itu, Hendri juga mengusulman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) perlu didesain maksimal mungkin menjadi captive market bagi produk dalam negeri (UKM) Misalnya dana sembako dapat menjadi pendorong UKM. Arah program Kerja dan lain-lain harus menciptakan efek ganda sehingga mendorong lapangan kerja, konsumsi masyarakat sehingga kelompok bawah bukan hanya bergantung pada dana bantuan sosial tetapi juga tambahan penghasilan.
Hal ini, menurut Hendri, juga perlu diperkuat transformasi dan restrukturisasi ekonomi dengan mendesain sekaligus memperbaiki struktur ekonomi dan industri dengan mendorong sisi produksi. Perlunya revitalisasi industri nasional menjadi agenda yang tak terpisahkan dari strategi pemulihan ekonomi. Kondisi terakhir industri manufaktur mengalami premature deindustrialization.
“Perlambatan pertumbuhan di saat era bonus demografi adalah kerugian dan salah,” kata Hendri mengingatkan. (Andi Juwaeli/Nashih)
