• Redaksi
  • Kontak
  • Kirim Tulisan
Kamis, 7 Juli 2022
Majelis Ulama Indonesia
No Result
View All Result
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
        • Komisi Fatwa 2015-2020
        • Komisi Informasi dan Komunikasi 2015-2020
        • Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) 2015-2020
        • Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat 2015-2020
        • Komisi Pendidikan dan Kaderisasi 2015-2020
        • Komisi Pengkajian dan Penelitian 2015-2020
        • Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) 2015-2020
        • Komisi Ukhuwah Islamiyah 2015-2020
        • Komisi Kerukunan AntarUmat Beragama 2015-2020
        • Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam 2015-2020
        • Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) 2015-2020
        • Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
        • Eco Masjid
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
    • Hoax
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
  • Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
    • MUI Jawa Timur
    • MUI Sulawesi Selatan
Majelis Ulama Indonesia
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
        • Komisi Fatwa 2015-2020
        • Komisi Informasi dan Komunikasi 2015-2020
        • Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) 2015-2020
        • Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat 2015-2020
        • Komisi Pendidikan dan Kaderisasi 2015-2020
        • Komisi Pengkajian dan Penelitian 2015-2020
        • Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) 2015-2020
        • Komisi Ukhuwah Islamiyah 2015-2020
        • Komisi Kerukunan AntarUmat Beragama 2015-2020
        • Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam 2015-2020
        • Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) 2015-2020
        • Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
        • Eco Masjid
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
    • Hoax
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
  • Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
    • MUI Jawa Timur
    • MUI Sulawesi Selatan
No Result
View All Result
Majelis Ulama Indonesia
No Result
View All Result
Home Berita

Produk yang Terdaftar di BPOM RI, Belum Tentu Kantongi Sertifikat Halal?

by redaksi@mui.or.id
9 September 2021
in Berita, Halal MUI
Reading Time: 2 mins read
0
Permudah Sertifikasi Halal, Aplikasi LPPOM MUI Mulai Terintegrasi dengan BPJPH
335
SHARES
1.9k
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegramLinkedin

JAKARTA — Masih banyak masyarakat yang bingung dengan regulasi peredaran produk di Indonesia. Salah satunya berkaitan dengan izin edar dan sertifikasi halal produk. Sebagian masyarakat berasumsi bahwa sebuah produk yang telah mengantongi izin edar juga sudah dapat dipastikan kehalalannya. Benarkah demikian?

Sebelum diizinkan beredar di Indonesia, sebuah produk harus melalui serangkaian proses pemeriksaan keamanan produk. Hal ini guna menentukan kelayakan produk untuk dikonsumsi oleh masyarakat, utamanya terkait dengan ada atau tidaknya kandungan berbahaya dalam sebuah produk.

Jika telah dinyatakan lolos uji keamanan, sebuah produk akan mendapatkan persetujuan izin edar dari lembaga terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia (RI). Produk pun diwajibkan untuk mencantumkan bukti persetujuan izin edar pada kemasan produknya berupa logo atau label tertentu, sesuai dengan jenis produk.

Baca Juga  Pelajari Metode Penetapan Fatwa, Mahasiswa Unisma Bekasi Silaturahim ke MUI

Sementara itu, terkait dengan sertifikasi halal, persetujuan izin edar menjadi salah satu dokumen yang dipersyaratkan dalam proses sertifikasi halal. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), dalam menjalankan fungsinya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), selalu menekankan prinsip halalan thayyiban.

Baca Juga

KSAL Serahkan 5 Ekor Sapi Qurban, Sekjen MUI: Akan Disalurkan kepada yang Memiliki Hak

KSAL Serahkan 5 Ekor Sapi Qurban, Sekjen MUI: Akan Disalurkan kepada yang Memiliki Hak

6 Juli 2022
MUI Kabupaten Belitung: Wabah PMK Jangan Turunkan Semangat Berkurban

MUI Kabupaten Belitung: Wabah PMK Jangan Turunkan Semangat Berkurban

5 Juli 2022
Kemenag Minta Pengurus Baznas-LAZ Hindari Perilaku Hedonisme

Kemenag Minta Pengurus Baznas-LAZ Hindari Perilaku Hedonisme

5 Juli 2022
ITB Ahmad Dahlan Tawarkan Kerja Sama dengan TVMUI

ITB Ahmad Dahlan Tawarkan Kerja Sama dengan TVMUI

5 Juli 2022

Artinya, sebuah produk yang dinyatakan halal, juga harus dinyatakan aman dikonsumsi. Jika dinyatakan berbahaya, maka secara otomatis produk tersebut tidak bisa mendapatkan sertifikat halal. Hal ini merupakan bentuk kontribusi LPH LPPOM MUI dalam menjaga konsumen Indonesia untuk dapat terus mengonsumsi produk yang aman lagi halal.

Baca Juga  Mimbar Ulama - Harapan MUI Ketika Kiai Ma`ruf Menjadi Wapres

“Logo halal MUI yang tercantum dalam kemasan produk merupakan bukti bahwa suatu produk telah melalui serangkaian proses pemeriksaan halal yang menjadi landasan dikeluarkannya fatwa bahwa produk tersebut halal dikonsumsi,” terang Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si.

Muti menekankan bahwa izin edar dan sertifikasi halal dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda dengan dua proses pemeriksaan yang berbeda. Karena itu, dapat dipastikan saat ini belum semua produk dengan persetujuan izin edar juga telah mengantongi sertifikat halal.

“Adapun sebaliknya, karena persetujuan izin edar menjadi salah satu prasyarat dokumen yang harus dipenuhi dalam proses sertifikasi halal, maka produk yang sudah disertifikasi halal juga dapat dikatakan aman dikonsumsi oleh masyarakat,” jelas Muti.

Baca Juga  Webinar LPPOM MUI, Begini Peran Laboratorium dalam Sertifikasi Halal

Baik izin edar maupun sertifikat halal, keduanya telah diatur dalam regulasi oleh Pemerintah Indonesia. Salah satunya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Adapun regulasi terkait kewajiban produk halal secara khusus dituangkan dalam Undang-Undangan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Karena telah memiliki kekuatan hukum, ketika ada oknum produsen atau penjual yang melakukan penipuan atau pemalsuan produk terhadap konsumen dengan mencantumkan persetujuan izin edar maupun logo halal pada kemasan produknya tanpa melalui proses izin edar maupun sertifikasi halal, maka tindakan ini dapat dituntut secara hukum.

Adapun sanksi yang diterima pelanggar dapat berupa sanksi administratif seperti denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran, penarikan produk dari peredaran oleh produsen, ganti rugi, hingga pencabutan izin. (Yuanita/Din)

Share134Tweet84SendShareShare23

Related Posts

KSAL Serahkan 5 Ekor Sapi Qurban, Sekjen MUI: Akan Disalurkan kepada yang Memiliki Hak
Berita

KSAL Serahkan 5 Ekor Sapi Qurban, Sekjen MUI: Akan Disalurkan kepada yang Memiliki Hak

6 Juli 2022
MUI Kabupaten Belitung: Wabah PMK Jangan Turunkan Semangat Berkurban
Berita

MUI Kabupaten Belitung: Wabah PMK Jangan Turunkan Semangat Berkurban

5 Juli 2022
Kemenag Minta Pengurus Baznas-LAZ Hindari Perilaku Hedonisme
Berita

Kemenag Minta Pengurus Baznas-LAZ Hindari Perilaku Hedonisme

5 Juli 2022

Kategori

  • Advertorial
  • Akhlaq
  • Aqidah
  • Berita
  • Bimbingan Syariah
  • DSN MUI
  • Ekonomi Syariah
  • Etika Sosial/Politik
  • Fatwa
  • Halal MUI
  • Hikmah
  • Hukum Keluarga
  • Ibadah
  • Infografis
  • Kegiatan
  • Khutbah
  • Majalah
  • Muamalah
  • MUI Bali
  • MUI DKI Jakarta
  • MUI Gorontalo
  • MUI JaBar
  • MUI JaTeng
  • MUI JaTim
  • MUI Lampung
  • MUI SulSel
  • MUI SumUt
  • Opini
  • Paradigma Islam
  • Pojok MUI
  • PPT
  • Press Release
  • Produk
  • Rekomendasi
  • Tanya Jawab Keislaman
  • Tuntunan Ibadah
  • Uncategorized
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Copyright © 2021 - All Rights Reserved | Komisi Informasi dan Komunikasi MUI

No Result
View All Result
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
    • Hoax
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
  • Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
    • MUI Jawa Timur
    • MUI Sulawesi Selatan

Copyright © 2021 - All Rights Reserved | Komisi Informasi dan Komunikasi MUI

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In