• Redaksi
  • Kontak
  • Kirim Tulisan
Kamis, 26 Mei 2022
Majelis Ulama Indonesia
No Result
View All Result
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
        • Komisi Fatwa 2015-2020
        • Komisi Informasi dan Komunikasi 2015-2020
        • Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) 2015-2020
        • Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat 2015-2020
        • Komisi Pendidikan dan Kaderisasi 2015-2020
        • Komisi Pengkajian dan Penelitian 2015-2020
        • Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) 2015-2020
        • Komisi Ukhuwah Islamiyah 2015-2020
        • Komisi Kerukunan AntarUmat Beragama 2015-2020
        • Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam 2015-2020
        • Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) 2015-2020
        • Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
        • Eco Masjid
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
    • Hoax
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
  • Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
    • MUI Jawa Timur
    • MUI Sulawesi Selatan
Majelis Ulama Indonesia
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
        • Komisi Fatwa 2015-2020
        • Komisi Informasi dan Komunikasi 2015-2020
        • Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) 2015-2020
        • Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat 2015-2020
        • Komisi Pendidikan dan Kaderisasi 2015-2020
        • Komisi Pengkajian dan Penelitian 2015-2020
        • Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) 2015-2020
        • Komisi Ukhuwah Islamiyah 2015-2020
        • Komisi Kerukunan AntarUmat Beragama 2015-2020
        • Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam 2015-2020
        • Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) 2015-2020
        • Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
        • Eco Masjid
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
    • Hoax
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
  • Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
    • MUI Jawa Timur
    • MUI Sulawesi Selatan
No Result
View All Result
Majelis Ulama Indonesia
No Result
View All Result
Home Berita

Lebanon dan Politik Sektarian Menurut Dubes RI Hajriyanto 

by admin
5 Agustus 2020
in Berita
Reading Time: 3 mins read
0
Lebanon dan Politik Sektarian Menurut Dubes RI Hajriyanto 
150
SHARES
833
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegramLinkedin

JAKARTA— Di deretan negara-negara Timur Tengah, Lebanon konon masuk kategori negara paling damai. Beirut, Kota yang pada Selasa (5/8) sedang terkena musibah ledakan itu menyimpan kedamaian yang mungkin mustahil terlihat di negara lain. Toleransi di Lebanon tidak hanya di level agama, bahkan di level sekte.

Hal itu disampaikan Dubes Luar Biasa Berkuasa Penuh RI untuk Lebanon Hajriyanto Y Thohari dalam program Ngobrol Pintar (NGOPI) di TV MUI yang dipandu Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangam Masyarakat MUI KH Cholil Nafis, Rabu (5/8) malam. 

“Saya pernah melihat dengan mata kepala ketika sebuah demonstrasi berlangsung pada Jumat di Beirut, maka yang Muslim Sunni itu menjalankan shalat Jumat di jalan, di antara saf-saf  shalat tersebut, peserta protes dari Kristen Maronit atau Ortodoks itu berdiri dengan membaca kitab sucinya,” katanya. 

Bahkan, menurut Dubes Hajriyanto, masjid terbesar di Beirut yaitu Masjid Al Amin, berbagi dinding dengan Gereja Katedral St George di Kota Beirut yang nyaris sama besarnya, sama megahnya, dan sama indahnya dua bangunan itu. “Dan dua-duanya itu sering menjadi ikon ketika orang mengambil gambar tentang Beirut,” imbuhnya. 

Baca Juga  Pernah Terpapar Covid-19, Prof Utang Ranuwijaya: Kuncinya Tetap Berpikir Positif

Baca Juga

Bolehkah Divaksinasi dengan Vaksin Non-Halal? Ini Penjelasan MUI

Bersama Kemenkes dan Biofarma, MUI Gelar Pemantapan Bulan Imunisasi Nasional Tahun 2022

25 Mei 2022
Perkuat Literasi Kader Dakwah Halal, LPPOM MUI Gelar Training of Trainer

Perkuat Literasi Kader Dakwah Halal, LPPOM MUI Gelar Training of Trainer

24 Mei 2022
Ketua KPRK MUI: Keluarga Harus Jadi Benteng Mewaspadai Gerakan LGBT

Jumat Besok, MUI Putuskan Fatwa Hewan Qurban Terpapar PMK

23 Mei 2022
MUI DIY Minta Umat Muslim Hindari Hewan Terpapar PMK untuk Qurban

MUI DIY Minta Umat Muslim Hindari Hewan Terpapar PMK untuk Qurban

21 Mei 2022

Hajriyanto mengatakan, kondisi semacam itu tidak lepas dari komitmen elite politik Lebanon.  Setelah melalui perang saudara yang begitu panjang sejak 1970-1990, elite politik di Lebanon menyepakati kata damai melaui perjanjian Thaif. Uniknya, sesuai artinya, isi perjanjian Thaif  ini kesepakatan pembagian kekuasaan berdasarkan 18 sekte yang ada di Lebanon.

Baca Juga  Sambut Idul Adha, LPPOM MUI Latih Juru Sembelih Halal

Isi pejanjian seperti itu, menurut Dubes Hajriyanto, sebetulnya sudah ada sejak Lebanon merdeka dari Perancis pada  1943, posisi Perjanjian Thaif menguatkan kesepakatan sebelumnya dan disepakati sampai hari ini. 

“Berdasarkan kesepakatan tersebut, Kristen Maronit itu jatahnya menjadi presiden, Muslim Sunni itu menjadi perdana menteri/pemimpin kabinet, kemudian Syiah mendapatkan jabatan sebagai ketua parlemen, kemudian Sekte Druze mendapatkan jabatan kepala staf angkatan bersenjata Lebanon (LAF) dan terus dielaborasi sampai ke bawah,” katanya. 

Dia menjelaskan, pembagian kekuasan itu bukan hanya di pucuk, misalnya anggota parlemen itu ada 122, melainkan dibagi Muslim separuh, Kristen separuh, separuh di Kristen dibagi lagi berdasarkan sekte-sekte, ada Maronit, Ortodoks, ada Protestan dan sebagainya. Sementara yang Muslim yang separuh tadi dibagi lagi menjadi Sunni, Syiah, Druze yang dihitung sebagai porsinya Muslim.  

Baca Juga  MUI Kota Medan: Agama Manapun Larang Bunuh Diri

Dia menambahkan, kesepakatan seperti itu tetap dipegang teguh karena elite politik sadar akan pentingnya menjaga itu. Sebab kesepakatan itu ada di level elite, maka mereka langsung mensosialisikannya kepada internal (sekte) masing-masing.
Selain kesadaran elite, ujar dia, masyarakat bawah juga sadar pentingnya perjanjian ini. Setiap kali muncul riak gejolak, mereka langsung teringat pahitnya perang saudara dan itu membuat perdamaian antarsekte di sana terjaga kembali.  

“Kalau ditanyakan kepada golongan tua, yang mengalami konflik parah ’70-an sampai ‘80-an itu ya satu-satunya solusi adalah menaati Perjanjian Thaif tersebut dan itulah yang menjamin kerukunan dan perdamaian serta kerjasama, sekali ada tanda-tanda kesepakatan dilanggar satu pihak, maka itu akan menimbulkan benih-benih perpecahan,” katanya. (Azhar/ Nashih)

Share60Tweet38SendShareShare11

Related Posts

Bolehkah Divaksinasi dengan Vaksin Non-Halal? Ini Penjelasan MUI
Berita

Bersama Kemenkes dan Biofarma, MUI Gelar Pemantapan Bulan Imunisasi Nasional Tahun 2022

25 Mei 2022
Perkuat Literasi Kader Dakwah Halal, LPPOM MUI Gelar Training of Trainer
Berita

Perkuat Literasi Kader Dakwah Halal, LPPOM MUI Gelar Training of Trainer

24 Mei 2022
Ketua KPRK MUI: Keluarga Harus Jadi Benteng Mewaspadai Gerakan LGBT
Berita

Jumat Besok, MUI Putuskan Fatwa Hewan Qurban Terpapar PMK

23 Mei 2022

Kategori

  • Advertorial
  • Akhlaq
  • Aqidah
  • Berita
  • Bimbingan Syariah
  • DSN MUI
  • Ekonomi Syariah
  • Etika Sosial/Politik
  • Fatwa
  • Halal MUI
  • Hikmah
  • Hukum Keluarga
  • Ibadah
  • Infografis
  • Kegiatan
  • Khutbah
  • Majalah
  • Muamalah
  • MUI Bali
  • MUI DKI Jakarta
  • MUI Gorontalo
  • MUI JaBar
  • MUI JaTeng
  • MUI JaTim
  • MUI Lampung
  • MUI SulSel
  • MUI SumUt
  • Opini
  • Paradigma Islam
  • Pojok MUI
  • PPT
  • Press Release
  • Produk
  • Rekomendasi
  • Tanya Jawab Keislaman
  • Tuntunan Ibadah
  • Uncategorized
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Copyright © 2021 - All Rights Reserved | Komisi Informasi dan Komunikasi MUI

No Result
View All Result
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
    • Hoax
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
  • Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
    • MUI Jawa Timur
    • MUI Sulawesi Selatan

Copyright © 2021 - All Rights Reserved | Komisi Informasi dan Komunikasi MUI

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In