• Redaksi
  • Kontak
  • Kirim Tulisan
Kamis, 19 Mei 2022
Majelis Ulama Indonesia
No Result
View All Result
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
        • Komisi Fatwa 2015-2020
        • Komisi Informasi dan Komunikasi 2015-2020
        • Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) 2015-2020
        • Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat 2015-2020
        • Komisi Pendidikan dan Kaderisasi 2015-2020
        • Komisi Pengkajian dan Penelitian 2015-2020
        • Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) 2015-2020
        • Komisi Ukhuwah Islamiyah 2015-2020
        • Komisi Kerukunan AntarUmat Beragama 2015-2020
        • Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam 2015-2020
        • Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) 2015-2020
        • Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
        • Eco Masjid
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
    • Hoax
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
  • Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
    • MUI Jawa Timur
    • MUI Sulawesi Selatan
Majelis Ulama Indonesia
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
        • Komisi Fatwa 2015-2020
        • Komisi Informasi dan Komunikasi 2015-2020
        • Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) 2015-2020
        • Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat 2015-2020
        • Komisi Pendidikan dan Kaderisasi 2015-2020
        • Komisi Pengkajian dan Penelitian 2015-2020
        • Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) 2015-2020
        • Komisi Ukhuwah Islamiyah 2015-2020
        • Komisi Kerukunan AntarUmat Beragama 2015-2020
        • Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam 2015-2020
        • Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) 2015-2020
        • Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
        • Eco Masjid
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
    • Hoax
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
  • Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
    • MUI Jawa Timur
    • MUI Sulawesi Selatan
No Result
View All Result
Majelis Ulama Indonesia
No Result
View All Result
Home Berita

Gelar Rapat Pleno, Wantim MUI Minta Proses Pembahasan RUU HIP Dihentikan

by admin
18 Juni 2020
in Berita
Reading Time: 2 mins read
0
Wantim MUI Gelar Doa Bersama dengan Ulama Al Azhar Mesir
299
SHARES
717
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegramLinkedin

Jakarta – Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) meminta DPR menghentikan proses pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Permintaan itu disampaikan Ketua Wantim MUI Prof. Din Syamsuddin kala membaca kesimpulan Rapat Pleno secara virtual dengan aplikasi Zoom, Rabu (17/06).

Prof. Din menyampaikan, Dewan Pertimbangan MUI mendukung maklumat yang telah dikeluarkan MUI Pusat tentang RUU HIP agar DPR menghentikan pembahasannya. Menurutnya, RUU tersebut bisa mengusik kesepakatan bangsa terkait Pancasila sebagai Dasar Negara.

“Wantim MUI meminta kepada DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat serta pemerintah dan partai politik untuk tidak mengusulkan dan membentuk produk hukum perundang-undangan yang dapat menimbulkan pertentangan di dalam masyarakat, meragukan masyarakat, dan mengusik hal-hal dasar yang sudah menjadi kesepakatan di dalam berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Baca Juga  Status Ketua Umum Dibahas usai Pimpinan MUI Merampungkan Ibadah Haji

Dia menambahkan, rapat pleno Wantim MUI menyerukan kepada segenap elemen bangsa untuk tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pancasila tidak hanya diucapkan, tapi harusnya juga diamalkan,” paparnya.

Baca Juga

Ketua MPR Sebut Silaturahim MUI, BPKH, dan Bank Muamalat Langkah Bangunkan Ekonomi Umat

Ketua MPR Sebut Silaturahim MUI, BPKH, dan Bank Muamalat Langkah Bangunkan Ekonomi Umat

18 Mei 2022
Di Silaturahim MUI, Kiai Zulfa Ingatkan Bahaya Youtuber yang Berfatwa Secara Asal

Di Silaturahim MUI, Kiai Zulfa Ingatkan Bahaya Youtuber yang Berfatwa Secara Asal

18 Mei 2022
Respons Lepas Masker di Area Terbuka, Ketua MUI: Sholat Jamaah Buka Masker Asalkan Kondisi Sehat

Respons Lepas Masker di Area Terbuka, Ketua MUI: Sholat Jamaah Buka Masker Asalkan Kondisi Sehat

18 Mei 2022
Wapres Ajak Semua Pihak Mempererat Silaturahim

Wapres Ajak Semua Pihak Mempererat Silaturahim

18 Mei 2022

Sebelumnya, pada Selasa (16/06) malam, perwakilan MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah melakukan pertemuan terbatas di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta bersama Wapres RI KH. Ma’ruf Amin dan Menkopolhukam Prof. Mahfud MD.

Baca Juga  Kiai Ma’ruf Amin: Posisi Peradilan Agama Sebagai Pilar Ekonomi Syariah Harus Diperkuat

Ketua PBNU KH. Marsudi Syuhud yang hadir dalam pertemuan semalam, dalam rapat pleno Wantim itu, menyampaikan bahwa salah satu alasan yang diangkat PBNU adalah beberapa pasal memunculkan kembali polemik tafsir Pancasila 1 Juni, 22 Juni, maupun 18 Agustus yang telah disepakati bersama.

“Jadi PBNU menyampaikan agar proses RUU HIP dihentikan, semalam dua ormas itu dan MUI sama pikiran dan kalimatnya, yaitu dihentikan,” ujar sosok yang juga Ketua MUI Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama ini.

Sedangkan dari Muhammadiyah, Syafiq Mughni mengatakan bahwa Muhammadiyah pada intinya menolak dilanjutkan dengan berbagai alasan.

“Pada intinya Muhammadiyah menolak, tidak dilanjutkan pembahasannya, baik itu posisi Pancasila yang menjadi sumber hukum, baik itu alasan tidak ada urgensi penting membahas ini, maupun dalam kondisi sekarang yang tidak menguntungkan sebaiknya tidak perlu membahas hal-hal yang tidak urgen,” ujarnya.

Baca Juga  MUI Tegaskan Jadi Rumah Bagi Kedua Pasangan Calon Presiden

Setelah mendengar bulatnya suara Ormas Islam terkait RUU HIP, Pemerintah melalui Wapres RI dan Menkopolhukam mengatakan bahwa Pemerintah akan menunda pembahasan RUU ini. Pemerintah tidak bisa menggunakan frasa menghentikan karena usulan pembahasan RUU HIP berasal dari DPR RI.

Atas respon dari pemerintah dan inisiasi Wapres yang mengadakan pertemuan itu, Prof. Din Syamsuddin, mewakili Wantim MUI menyampaikan sanjungannya.

“Dewan pertimbangan MUI menyampaikan penghargaan tinggi kepada pemerintah khususnya Wakil Presiden Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin yang atas nama pemerintah telah menyampaikan untuk menunda pembahasan RUU HIP ini, dan Dewan Pertimbangan MUI meminta penundaan itu untuk selama-lamanya,” katanya. (Azhar/Anam)

Share222Tweet32SendShareShare9

Related Posts

Ketua MPR Sebut Silaturahim MUI, BPKH, dan Bank Muamalat Langkah Bangunkan Ekonomi Umat
Berita

Ketua MPR Sebut Silaturahim MUI, BPKH, dan Bank Muamalat Langkah Bangunkan Ekonomi Umat

18 Mei 2022
Di Silaturahim MUI, Kiai Zulfa Ingatkan Bahaya Youtuber yang Berfatwa Secara Asal
Berita

Di Silaturahim MUI, Kiai Zulfa Ingatkan Bahaya Youtuber yang Berfatwa Secara Asal

18 Mei 2022
Respons Lepas Masker di Area Terbuka, Ketua MUI: Sholat Jamaah Buka Masker Asalkan Kondisi Sehat
Berita

Respons Lepas Masker di Area Terbuka, Ketua MUI: Sholat Jamaah Buka Masker Asalkan Kondisi Sehat

18 Mei 2022

Kategori

  • Advertorial
  • Akhlaq
  • Aqidah
  • Berita
  • Bimbingan Syariah
  • DSN MUI
  • Ekonomi Syariah
  • Etika Sosial/Politik
  • Fatwa
  • Halal MUI
  • Hikmah
  • Hukum Keluarga
  • Ibadah
  • Infografis
  • Kegiatan
  • Khutbah
  • Majalah
  • Muamalah
  • MUI Bali
  • MUI DKI Jakarta
  • MUI Gorontalo
  • MUI JaBar
  • MUI JaTeng
  • MUI JaTim
  • MUI Lampung
  • MUI SulSel
  • MUI SumUt
  • Opini
  • Paradigma Islam
  • Pojok MUI
  • PPT
  • Press Release
  • Produk
  • Rekomendasi
  • Tanya Jawab Keislaman
  • Tuntunan Ibadah
  • Uncategorized
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Copyright © 2021 - All Rights Reserved | Komisi Informasi dan Komunikasi MUI

No Result
View All Result
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
    • Hoax
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
  • Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
    • MUI Jawa Timur
    • MUI Sulawesi Selatan

Copyright © 2021 - All Rights Reserved | Komisi Informasi dan Komunikasi MUI

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In