JAKARTA – Komisi Kerukunan antar Umat Beragama (KUB) Majelis Ulama Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) selama dua hari di Hotel Menara Peninsula Jakarta Barat. Rakornas kali ini bertajuk merajut kerukunan untuk keamanan dan kedamaian Indonesia.
Ketua MUI Bidang KUB, Buya Yusnar Yusuf mengungkapkan kegundahannya dengan kondisi kerukunan keagamaan di Indonesia. Menurutnya, masalah kerukunan antar umat beragama tidak pernah tuntas dibahas di negara ini.
“Kasus Tolikara di Papua soal menara masjid, Kasus Aceh Singkil, maupun kasus-kasus kerukunan antar umat beragama lain di beberapa daerah tidak pernah berhenti dibahas,” ungkapnya saat membuka Rakornas, Kamis (04/04) di Hotel Menara Peninsula, Jakarta Barat.
Buya Yusnar memaparkan, isu kerukunan umat beragama juga muncul kembali pada hajatan lima tahunan pemilu. Menurutnya, pemilu kali ini mengguncang kerukunan beragama di Indonesia.
Baca Juga
“Umat dikorbankan nasib jangka panjangnya untuk yang hal yang sifatnya sementara,” ungkapnya.
Untuk itu, dari Rakonas ini, Buya Yusnar berharap peserta mengidentifikasi masalah kerukunan di masing-masing wilayah. Nantinya dari identifikasi tersebut akan muncul gagasan untuk mengurai persoalan-persoalan di setiap wilayah.
“Bagaimana strategi taktis sehingga kerukunan beragama menjadi menarik, menjadi baik, aman, nyaman, dan damai untuk semua,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Prof. Abdurrahman Mas’ud mengatakan, MUI perlu hadir dengan kebijakan tasharruf di tengah goncangan politik seperti sekarang.
“Kebijakan pemimpin adalah untuk kemaslahatan umat. Kebijakan majelis agama juga harus berorientasi pada kesatuan umat,” katanya.
Demi kerukunan beragama yang semakin baik, dia berharap ke depan bermunculan politik santun. Politik yang berisi moderasi beragama seperti toleransi untuk menghindari kekerasan.
“Beragama dengan toleran adalah cara terbaik dalam beragama,” katanya.
Sekitar lima puluh peserta hadir dalam Rakornas ini. Peserta terdiri internal MUI seperti anggota Komisi KUB, perwakilan Komisi dan Lembaga di lingkungan MUI, serta perwakilan MUI Provinsi. (Azhar/Anam)
