• Redaksi
  • Kontak
  • Kirim Tulisan
Kamis, 26 Mei 2022
Majelis Ulama Indonesia
No Result
View All Result
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
        • Komisi Fatwa 2015-2020
        • Komisi Informasi dan Komunikasi 2015-2020
        • Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) 2015-2020
        • Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat 2015-2020
        • Komisi Pendidikan dan Kaderisasi 2015-2020
        • Komisi Pengkajian dan Penelitian 2015-2020
        • Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) 2015-2020
        • Komisi Ukhuwah Islamiyah 2015-2020
        • Komisi Kerukunan AntarUmat Beragama 2015-2020
        • Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam 2015-2020
        • Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) 2015-2020
        • Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
        • Eco Masjid
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
    • Hoax
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
  • Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
    • MUI Jawa Timur
    • MUI Sulawesi Selatan
Majelis Ulama Indonesia
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
        • Komisi Fatwa 2015-2020
        • Komisi Informasi dan Komunikasi 2015-2020
        • Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) 2015-2020
        • Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat 2015-2020
        • Komisi Pendidikan dan Kaderisasi 2015-2020
        • Komisi Pengkajian dan Penelitian 2015-2020
        • Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) 2015-2020
        • Komisi Ukhuwah Islamiyah 2015-2020
        • Komisi Kerukunan AntarUmat Beragama 2015-2020
        • Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam 2015-2020
        • Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) 2015-2020
        • Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
        • Eco Masjid
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
    • Hoax
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
  • Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
    • MUI Jawa Timur
    • MUI Sulawesi Selatan
No Result
View All Result
Majelis Ulama Indonesia
No Result
View All Result
Home Berita

Hindari Gesekan di Masyarakat, MUI Imbau Gerakan “Tagar Politik” Ditunda Sampai Masa Kampanye

by admin
6 Agustus 2018
in Berita
Reading Time: 2 mins read
0
Optimalkan Layanan Hukum, MUI Tingkatkan Kompetensi Penanganan Kasus
17
SHARES
96
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegramLinkedin

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Zainut Tauhid Sa’adi mengimbau masyarakat tidak melakukan gerakan tagar politik provokatif seperti #2019GantiPresiden maupun #2019PresidenTetap sebelum masa kampanye di Jawa Barat. Imbauan tersebut untuk menetralisir potensi konflik yang muncul bila aksi tetap terlaksana. Terlebih lagi, saat ini atmosfer politik Jawa Barat masih panas karena pasca Pilkada.

“Kami mendukung imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar agar deklarasi tagar #2019GantiPresiden tidak digelar di Jabar. Karena khawatir gerakan tersebut menimbulkan konflik di tengah panasnya suhu politik saat ini,” ungkap Buya Zainut Kamis (02/08) melalui keterangan tertulis.

Imbauan ini menyusul anjuran MUI Jabar sebelumnya yang meminta hal serupa. Menurutnya, apa yang diminta MUI Jabar tersebut tidak lebih dari langkah kehati-hatian agar gesekan di tengah masyarakat tidak semakin memanas. Mencegah kerusakan, tuturnya, jauh lebih diutamakan dibanding menumbuhkan kemaslahatan. Dalam kaidah ushul fikih, hal seperti ini sering diungkapkan “Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih”.

Baca Juga  Wasekjen MUI: PPKM Darurat Ikhtiar Lawan Covid-19

“Kehati-hatian MUI Jawa Barat tersebut semata didasarkan pada ikhtiar untuk menjaga terjadinya kerusakan (mafsadat) berupa konflik, gesekan dan ancaman perpecahan bangsa,” katanya.
Hal tersebut dalam agama memang harus didahulukan dari pada untuk membangun kemaslahatan, “ imbuhnya.

Baca Juga

Bolehkah Divaksinasi dengan Vaksin Non-Halal? Ini Penjelasan MUI

Bersama Kemenkes dan Biofarma, MUI Gelar Pemantapan Bulan Imunisasi Nasional Tahun 2022

25 Mei 2022
Perkuat Literasi Kader Dakwah Halal, LPPOM MUI Gelar Training of Trainer

Perkuat Literasi Kader Dakwah Halal, LPPOM MUI Gelar Training of Trainer

24 Mei 2022
Ketua KPRK MUI: Keluarga Harus Jadi Benteng Mewaspadai Gerakan LGBT

Jumat Besok, MUI Putuskan Fatwa Hewan Qurban Terpapar PMK

23 Mei 2022
MUI DIY Minta Umat Muslim Hindari Hewan Terpapar PMK untuk Qurban

MUI DIY Minta Umat Muslim Hindari Hewan Terpapar PMK untuk Qurban

21 Mei 2022

Buya Zainut sendiri mengakui bahwa gerakan-gerakan tersebut merupakan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, ia menekankan, agar gerakan tersebut dilakukan saat masa kampanye Pemilu 2019 sudah tiba.

Baca Juga  MUI: Sholat Idul Adha tak Dilarang Hanya Dialihkan

“Di dalam negara demokrasi tidak dilarang untuk menyuarakan aspirasi mengganti presiden atau mempertahankan presiden. Namun hendaknya hal tersebut dilakukan pada waktunya ketika sudah memasuki masa kampanye Pemilu, ” tegasnya.

Pemahaman seperti ini penting supaya masyarakat betul-betul memahami proses demokrasi yang sehat, beradab, sera mencerdaskan. Sehingga demokrasi tidak lagi didasari sekadar syahwat dan nafsu politik untuk berkuasa. Ia juga berpesan kepada elite politik untuk menahan diri demi terjaganya persatuan bangsa.
“MUI mengimbau kepada elite politik hendaknya bisa menahan diri dan tidak terjebak pada kegiatan politik praktis yang dapat memicu konflik dan gesekan di masyarakat yang ujungnya dapat mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Baca Juga  Sekjen MUI: Ukhuwah adalah Harga Mati

Sebelumnya, MUI Jabar melalui ketuanya KH Rachmat Syafei mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi gerakan politik di bandung karena bercermin dari kasus yang terjadi di Batam. Kasus penolakan salah seorang tokoh di Batam tersebut tidak bisa dilepaskan dari aksinya sebelumnya yang dilaksanakan di tempat lain. Demi menghindari penolakan serupa terulang kembali, Kiai Rachmat mengimbau agar aksi dalam tempo dekat ini dibatalkan. Ia tidak ingin kerusuhan di Batam menular di Jawa Barat khususnya Bandung.

“Hanya kami dari masyarakat Bandung, Jawa Barat tidak mau ada keributan. Suasana kondusif harus dijaga,” katanya Kamis (02/08). “Kami tidak ingin seperti di Batam,” tegasnya. (Azhar/Anam)

Share7Tweet4SendShareShare1

Related Posts

Bolehkah Divaksinasi dengan Vaksin Non-Halal? Ini Penjelasan MUI
Berita

Bersama Kemenkes dan Biofarma, MUI Gelar Pemantapan Bulan Imunisasi Nasional Tahun 2022

25 Mei 2022
Perkuat Literasi Kader Dakwah Halal, LPPOM MUI Gelar Training of Trainer
Berita

Perkuat Literasi Kader Dakwah Halal, LPPOM MUI Gelar Training of Trainer

24 Mei 2022
Ketua KPRK MUI: Keluarga Harus Jadi Benteng Mewaspadai Gerakan LGBT
Berita

Jumat Besok, MUI Putuskan Fatwa Hewan Qurban Terpapar PMK

23 Mei 2022

Kategori

  • Advertorial
  • Akhlaq
  • Aqidah
  • Berita
  • Bimbingan Syariah
  • DSN MUI
  • Ekonomi Syariah
  • Etika Sosial/Politik
  • Fatwa
  • Halal MUI
  • Hikmah
  • Hukum Keluarga
  • Ibadah
  • Infografis
  • Kegiatan
  • Khutbah
  • Majalah
  • Muamalah
  • MUI Bali
  • MUI DKI Jakarta
  • MUI Gorontalo
  • MUI JaBar
  • MUI JaTeng
  • MUI JaTim
  • MUI Lampung
  • MUI SulSel
  • MUI SumUt
  • Opini
  • Paradigma Islam
  • Pojok MUI
  • PPT
  • Press Release
  • Produk
  • Rekomendasi
  • Tanya Jawab Keislaman
  • Tuntunan Ibadah
  • Uncategorized
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Copyright © 2021 - All Rights Reserved | Komisi Informasi dan Komunikasi MUI

No Result
View All Result
  • Home
  • Profil
    • Sejarah MUI
      • Kepengurusan MUI 2015-2020
      • Komisi 2015-2020
    • Kepengurusan MUI
    • Komisi
      • KOMISI FATWA
      • KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
      • KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI
      • KOMISI DAKWAH
      • KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
      • KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
      • KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
      • KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA
      • KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      • KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
      • KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
    • Lembaga
      • LPPOM MUI
      • Dewan Syariah Nasional
      • LSP Majelis Ulama Indonesia
      • Dewan Halal Nasional
      • Islamic Dakwah Fund (IDF)
      • LSP DSN MUI
      • PINBAS
      • Basyarnas MUI
      • LPLH & SDA
      • Ganas Annar
      • LPBKI
  • Berita
    • Hoax
  • Produk
    • Majalah
    • Infografis
    • TV MUI
  • Fatwa
  • Konsultasi
    • Tanya Ulama
    • Bimbingan Syariah
      • Aqidah Islamiyah
      • Tuntunan Ibadah
      • Ekonomi Syariah
      • Etika Sosial/Politik
      • Hukum Keluarga
      • Paradigma Islam
    • Tanya Jawab Keislaman
      • Akhlaq
      • Aqidah
      • Ibadah
      • Muamalah
    • Jadwal Layanan Konsultasi
  • Khutbah
  • MUI Provinsi
    • MPU Aceh
    • MUI Sumatera Utara
    • MUI Sumatera Barat
    • MUI Lampung
    • MUI DKI Jakarta
    • MUI Jawa Barat
    • MUI Jawa Tengah
    • MUI Jawa Timur
    • MUI Sulawesi Selatan

Copyright © 2021 - All Rights Reserved | Komisi Informasi dan Komunikasi MUI

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In