JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Zainut Tauhid Sa’adi mengimbau masyarakat tidak melakukan gerakan tagar politik provokatif seperti #2019GantiPresiden maupun #2019PresidenTetap sebelum masa kampanye di Jawa Barat. Imbauan tersebut untuk menetralisir potensi konflik yang muncul bila aksi tetap terlaksana. Terlebih lagi, saat ini atmosfer politik Jawa Barat masih panas karena pasca Pilkada.
“Kami mendukung imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar agar deklarasi tagar #2019GantiPresiden tidak digelar di Jabar. Karena khawatir gerakan tersebut menimbulkan konflik di tengah panasnya suhu politik saat ini,” ungkap Buya Zainut Kamis (02/08) melalui keterangan tertulis.
Imbauan ini menyusul anjuran MUI Jabar sebelumnya yang meminta hal serupa. Menurutnya, apa yang diminta MUI Jabar tersebut tidak lebih dari langkah kehati-hatian agar gesekan di tengah masyarakat tidak semakin memanas. Mencegah kerusakan, tuturnya, jauh lebih diutamakan dibanding menumbuhkan kemaslahatan. Dalam kaidah ushul fikih, hal seperti ini sering diungkapkan “Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih”.
“Kehati-hatian MUI Jawa Barat tersebut semata didasarkan pada ikhtiar untuk menjaga terjadinya kerusakan (mafsadat) berupa konflik, gesekan dan ancaman perpecahan bangsa,” katanya.
Hal tersebut dalam agama memang harus didahulukan dari pada untuk membangun kemaslahatan, “ imbuhnya.
Baca Juga
Buya Zainut sendiri mengakui bahwa gerakan-gerakan tersebut merupakan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, ia menekankan, agar gerakan tersebut dilakukan saat masa kampanye Pemilu 2019 sudah tiba.
“Di dalam negara demokrasi tidak dilarang untuk menyuarakan aspirasi mengganti presiden atau mempertahankan presiden. Namun hendaknya hal tersebut dilakukan pada waktunya ketika sudah memasuki masa kampanye Pemilu, ” tegasnya.
Pemahaman seperti ini penting supaya masyarakat betul-betul memahami proses demokrasi yang sehat, beradab, sera mencerdaskan. Sehingga demokrasi tidak lagi didasari sekadar syahwat dan nafsu politik untuk berkuasa. Ia juga berpesan kepada elite politik untuk menahan diri demi terjaganya persatuan bangsa.
“MUI mengimbau kepada elite politik hendaknya bisa menahan diri dan tidak terjebak pada kegiatan politik praktis yang dapat memicu konflik dan gesekan di masyarakat yang ujungnya dapat mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.
Sebelumnya, MUI Jabar melalui ketuanya KH Rachmat Syafei mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi gerakan politik di bandung karena bercermin dari kasus yang terjadi di Batam. Kasus penolakan salah seorang tokoh di Batam tersebut tidak bisa dilepaskan dari aksinya sebelumnya yang dilaksanakan di tempat lain. Demi menghindari penolakan serupa terulang kembali, Kiai Rachmat mengimbau agar aksi dalam tempo dekat ini dibatalkan. Ia tidak ingin kerusuhan di Batam menular di Jawa Barat khususnya Bandung.
“Hanya kami dari masyarakat Bandung, Jawa Barat tidak mau ada keributan. Suasana kondusif harus dijaga,” katanya Kamis (02/08). “Kami tidak ingin seperti di Batam,” tegasnya. (Azhar/Anam)
