MUI Punya Tanggung Jawab Keumatan dan Kebangsaan

Pontianak – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma`ruf Amin, menegaskan bahwa MUI memiliki tanggung jawab keumatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Pesan ini disampaikannya saat menghadiri acara ta`aruf pengurus MUI Kalimantan Barat Periode 2018-2023 di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Senin (28/5/2018).

“Motto MUI adalah khodimul ummah wa shodiqul hukumah,” kata Kiai Ma`ruf di hadapan para pengurus baru MUI Kalimantan Barat.

Oleh karena itu, lanjut Kiai Ma`ruf, dalam rangka pelayanan umat salah satunya adalah dengan menjaga aqidah umat.

“MUI mengembangkan paradigma berfikir Islam Wasathiyah di tengah arus cara berfikir yang terlalu tekstual dan terlalu liberal,” terang Kiai Ma`ruf.

Selain itu, kata Kiai Ma`ruf, dalam kontek kebangsaan dan kenegaraan, MUI berperan aktif dalam melakukan pemberdayaan ekonomi umat melalui beberapa program kemitraan bersama pemerintah. Antara lain, program redistribusi aset melalui pembentukan Pusat Inkubasi dan Bisnis Syariah.

Tidak hanya itu, sambung Kiai Ma`ruf, MUI juga berperan aktif dalam membangun kebutuhan umat di tengah perbedaan dan mengajak untuk saling bertoleransi tanpa ada yang mengutamakan ego dan fanatik kelompok. Perbedaan yang ada di kalangan umat Islam adalah rahmat.

Sebelumnya, Ketua MUI Provinsi Kalimantan Barat, KH Basri Har meminta dukungan semua pihak dalam menjalankan amanah sebagai pengurus MUI Kalimantan Barat periode 2018-2023.

“Mohon dukungan dan bantuannya dalam menjalankan amanah ini,” kata Kiai Basri saat memberikan sambutan.

Ia juga mengajak kepada semua komponen pengurus untuk senantiasan merapatkan barisan dalam melakukan pengayoman terhadap kepentingan umat agar keberadaan MUI dapat dirasakan oleh umat.

“Tanpa adanya kerjasama yang baik sulit untuk mencapai sebuah keberhasilan,” kata Kiai Basri.

Kegiatan yang bertemakan Ta`aruf dan Dialog Kebangsaan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Pusat Inkubasi Bisnis Syariah juga mengundang sejumlah pimpinan ormas islam, perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pejabat di lingkungan Polda Kalbar. (Ichwan/Anam)