Wacana Standarisasi Dai Jadi Sorotan Rapat Pimpinan Harian MUI

0
12688

Jakarta – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr. K.H. Ma’ruf Amin, menanggapi gagasan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tentang standarisasi penceramah agama. Tanggapan tersebut disampaikan ketika memimpin Rapat Pimpinan Harian (Rapimhar) MUI di Gedung MUI, Jl. Proklamasi No. 51, Jakarta Pusat, Selasa lalu (07/02/2017).

MUI, menurut Kiai Ma’ruf, sebenarnya sudah menggagas ide dai (juru dakwah) bersertifikat. Ide ini berbeda dengan sertifikasi dai. Bagi Kiai Ma’ruf, Sertifikasi Dai tak ubahnya SIM (Surat Izin Mengemudi) untuk para dai. Padahal yang diperlukan saat ini adalah peningkatan kualitas dai.

Untuk meningkatkan kualitas dai tersebut, Kiai Ma’ruf mengatakan, MUI sudah membahas beberapa kali.

Gagasan MUI adalah pentingnya memberi pelatihan kepada para dai dan di akhir pelatihan, dai tersebut diberikan sertifikat. Jadilah dai bersertifikat. Keuntungan dari program ini, dai bersertifikat maupun yang tidak akan sama-sama diterima masyarakat.

MUI sudah dua kali menyelenggarakan Training of Trainers (TOT) oleh Pusat Dakwah dan Pendidikan Akhlak Bangsa (PDPAB). Angkatan II ToT dilaksanakan di Menara 165 ESQ, Jl. TB Simatupang, Jakarta Selatan, pada 30 Mei 2015. Dalam acara tersebut, Kiai Ma’ruf yang saat itu masih Wakil Ketua Umum MUI sudah menyampaikan gagasan dai bersertifikat.

“Selama ini, banyak dakwah dimana-mana. Tetapi banyak pula kerusakan di sana sini. Ini artinya dakwah kita kecil atsar-nya (dampak) atau low-impact, bahkan mungkin no-impact. Padahal kita telah melakukan dakwah bertahun-tahun. Sementara Nabi Muhammad SAW hanya butuh 23 tahun untuk berdakwah, dan mampu mengubah masyarakat jahiliyyah menjadi khairu ummah,” kata Kiai Ma’ruf saat itu.

Kondisi tersebut harus direspon MUI agar para dai dapat mewarnai kehidupan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan menggulirkan program dai bersertifikat, bukan sertifikasi dai. “Dai bersertifikat dengan sertifikasi dai itu beda. Kalau dai bersertifikat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dai, baik pada level lokal, nasional, maupun internasional. Sedangkan sertifikasi dai bisa disalahgunakan, bahwa seakan-akan dai semua harus bersertifikat yang pada pelaksanaannya dapat menimbulkan masalah,” ujar Kiai Ma’ruf tahun lalu.

Dalam Rapimhar MUI Selasa lalu, setelah Ketua Umum menyampaikan pandangannya, Wakil Ketua Umum MUI, H. Zainut Tauhid Saadi, mengungkapkan kembali tiga syarat sertifikasi dai seperti yang dirilis sebelumnya.

Pertama, program sertifikasi dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi. Kedua, program tersebut bersifat voluntary (sukarela) bukan mandatory (kewajiban). Ketiga, program sertifikasi sebaiknya diselenggarakan oleh Ormas Islam atau masyarakat, bukan pemerintah. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim mengoreksi istilah sertifikasi ulama menjadi standarisasi ulama. Wasekjen MUI Amirsyah Tambunan menyampaikan, standar tersebut diperlukan karena marak penceramah agama yang menebar kebencian. Standarisasi diperlukan agar syiar-syiar kebencian tidak semakin menyebar.

Ada pula pimpinan MUI yang menilai gagasan Menag tersebut hadir di waktu yang tidak tepat. Ketika kondisi umat sedang memanas. “Atmosfir umat Islam saat ini sedang memanas. Sehingga hadirnya kebijakan tersebut mudah direspon negatif,” ungkapnya. (AN)

LEAVE A REPLY