Kebijakan MUI Terkait Pilkada Langsung

0
1421

KEBIJAKAN MUI TERKAIT PEMILUKADA LANGSUNG

I. REKOMENDASI MUNAS VIII MUI TAHUN 2010

1) Fenomena pemilihan pemimpin secara langsung di tingkat daerah ternyata menimbulkan praktik kapitalisme dan liberalisme dalam perpolitikan nasional dan daerah, sehingga mengakibatkan:

a) Terjadi dominasi pemilik kapital (modal) kuat dalam pemilu kada tanpa mempertimbangkan kapabilitas, kapasitas dan integritas calon.

b) Terjadi konflik horizontal antar para pendukung calon, karena antara lain faktor kapital dan cara-cara yang liberal serta pragmatis dalam proses pemilukada.

c) Terjadi pemborosan keuangan negara dan masyarakat yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu MUI mengusulkan agar pihak DPR dan pemerintah secara serius meninjau ulang sistem pemilukada.


II. KEPUTUSAN IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012 DI CIPASUNG, TASIKMALAYA

KOMISI C: MASAIL QANUNIYAH

RUU PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Bahwa saat ini DPR tengah membahas RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah. MUI menyambut baik dan mendukung terbitnya RUU tersebut mengingat ketentuan hukum tersebut merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam rangka mendorong terselenggaranya pemilu kepala daerah yang demokratis, menjunjung tinggi hukum, dan mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bertanggungjawab serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, RUU tersebut juga diharapkan dapat merespon dinamika politik dan dialektika hubungan sosial yang terimbas dari diberlakukannya sistem pemilihan kepala daerah saat ini.

Terkait dengan hal tersebut, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI, berpandangan sebagai berikut:

a. Gubernur, Bupati, Walikota sebaiknya dipilih oleh DPRD Propinsi/ Kabupaten/ Kota, dan wakilnya dipilih oleh Gubernur, Bupati, Walikota terpilih.

b. Dipilihnya Gubernur, walikota, bupati oleh DPRD Propinsi/ Kabupaten/ Kota tidak serta-merta membuat DPRD memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Gubernur, walikota, bupati. Oleh karena itu, RUU tersebut harus secara eksplisit menegaskan posisi Gubernur, bupati, walikota yang sejajar secara politik dengan DPRD Propinsi/Kota/Kabupaten.

Pandangan tersebut didasarkan bahwa lebih banyak mudharatnya pelaksanaan pilkada sekarang dibanding dengan manfaatnya (meninggalkan madharat lebih diutamakan ketimbang mengambil manfaat) dan prinsip idza ta’aarada mafsadataani aw dlararaani ru’iya a’zhamuhuma dlaraaran bi irtikaabi akhaffi al-dlararain (apabila ada dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan maka hendaknya dijaga bahaya yang lebih besar dengan mengambil resiko bahaya yang lebih kecil).

Secara aqli pandangan ini juga didasarkan pada:
1) Dalam banyak kasus terdapat kekacauan teknis, mulai dari aspek pendaftaran pemilih, pendaftaran dan penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan dan pengesahan pasangan calon terpilih ;
2) Mahalnya ongkos pilkada. (Penyelenggara dan calon);
3) Maraknya politik uang;
4) Terjadinya politisasi birokrasi;
5) Rendahnya kualitas dan kurang efektifnya kepemimpinan KDH;
6) Banyak KDH/WKDH terkena masalah hukum, yakni sebanyak 271 orang (17,9%) dari 753 pasangan KDH & WKDH terpilih, selama pelaksanaan Pilkada tahun 2005 – 2012.

KOMISI A: MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

1. Proses pemilihan dan pengangkatan kepala daerah sebagai pengemban amanah untuk hirasah al-dîn dan siyâyah al-dunya dapat dilakukan dengan beberapa alternatif metode yang disepakati bersama oleh rakyat sepanjang mendatangkan maslahat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Pemilihan umum secara langsung dalam penetapan kepemimpinan hanya bisa dilaksanakan jika disepakati oleh rakyat, terjamin kemaslahatannya, serta terhindar dari mafsadat. Pilkada merupakan salah satu media pembelajaran demokrasi bagi masyarakat daerah dan sekaligus untuk mewujudkan hak-hak esensial individu seperti kesamaan hak politik dan kesempatan untuk menempatkan posisi individu dalam pemerintahan daerah.

3. Pemilukada langsung dimaksudkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, sehingga secara teori akses dan kontrol masyarakat terhadap arena dan aktor yang terlibat dalam proses pemilukada menjadi sangat kuat. Dalam konteks konsolidasi dan penguatan demokrasi, pemilukada menjadi pilar yang memperkukuh bangunan demokrasi secara nasional.

4. Saat ini pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki mafsadah yang sangat besar, antara lain; (i) munculnya disharmoni dalam hirarki kepemimpinan secara nasional; (ii) mengakibatkan mahalnya biaya demokrasi, sehingga menunda skala prioritas pembangunan masyarakat yang saat ini sedang berada dalam ekonomi sulit; dan (iii) berpotensi membuat konflik horizontal antarelemen masyarakat yang dapat melibatkan unsur SARA; (iv) Kerusakan moral yang melanda masyarkat luas akibat maraknya money politic (risywah siyâsiyyah). Untuk itu, apabila secara sosiologis-politis dan moral, masyarakat belum siap, maka berdasarkan prinsip mendahulukan mencegah kemafsadatan, pemilihan kepala daerah sebaiknya dilakukan dengan sistem perwakilan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi.

DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT dalam ayat-ayat sbb:
يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Hai Dawud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan. QS. Shaad : 26

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” QS. an-Nisa: 58

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِين

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” QS. Ali Imran: 159

2. Hadis-Hadis Nabi SAW:

إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ

“Kalian akan berambisi untuk menjadi penguasa. Sementara hal itu akan membuat kalian menyesal di hari Kiamat kelak. Sungguh, hal itu (ibarat) sebaik-baik susuan dan sejelek-jelek penyapihan” (HR. Bukhari [7148] dari Abu Hurairah ra.)

عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : “ياعبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكِّلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أُعِنْتَ عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فائْتِ الذي هو خير، وكفِّر عن يمينك” متفق عليه

“Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta jabatan pemerintahan. Sebab, apabila jabatan itu diberikan kepadamu karena engkau memintanya, maka jabatan itu sepenuhnya akan dibebankan kepadamu. Namun, apabila jabatan tersebut diberikan bukan karena permintaanmu, maka engkau akan dibantu dalam mengembannya. Jika engkau bersumpah atas suatu perkara, tetapi setelah itu engkau melihat ada yang lebih baik daripada sumpahmu, maka tunaikanlah kafaratnya dan lakukan apa yang lebih baik.” (HR. Bukhari [7147], dari Abdurrahman bin Samurah.)

إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عزوجل، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا

“Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil pada hari Kiamat kelak berada di atas mimbar dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman. Kedua “tangan” Allah (termasuk mimbar tersebut) diberikan untuk orang yang bersikap adil dalam memutuskan hukum terhadap keluarga dan orang yang diurusnya.” (HR. Muslim [1827], dari Abdullah bin ‘Amr).

3. Kaidah Fiqih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”

4. Kaidah Fiqih

يرتكب الضرر الأخف لانتقاء الضرر الأشد