30 Maret 2017

MUI, Ormas Islam, dan Kapolri Lakukan Dialog tentang Penanganan Problem Keumatan

Screenshot_3
172 Views
SHARE

JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengunjungi Kantor Pusat MUI Jalan Proklamasi 51, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Kapolri untuk berdialog mengenai kebhinekaan dengan Dewan Pertimbangan MUI dan perwakilan ormas Islam.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof Din Syamsuddin mengatakan model Rapat Pleno MUI mulai Januari adalah dialog. “Sesuai keinginan sejak januari lalu (rapat pleno dewan pertimbangan MUI) mengambil bentuk dialog dengan penyelenggara negara khususnya umara (pemimpin). Pada bulan Maret ini adalah dialog ketiga bersama Kapolri,” kata Prof Din Syamsuddin, Selasa (21/3/2017).

Dalam dialog bertema “Meneduhkan Kondisifitas Umat” itu, Kapolri menyebutkan masalah besar yang mengancam kebhinekaan di negara ini adalah kesenjangan ekonomi.

“Masalah kaya dan miskin masih cukup tinggi. Sistem kita masih piramida. Sedikit high class, low class masih banyak, midle class masih berkembang,” kata Jenderal Tito.

Bila kesenjangan tersebut tidak ditangani dengan baik, Kapolri melanjutkan, perpecahan bisa terjadi. “Low class bila tidak ditangani, mereka bisa bereaksi. Apalagi ketika low dan high class berbeda ras dan agama,” ujarnya.

Kapolri juga menyampaikan bahwa pada tahun 2030, perekonomian Indonesia menempati urutan empat besar dunia. Syaratnya, keamanan dan politik harus stabil.

“Indonesia menjadi negara dengan posisi ekonomi terbesar ke empat di dunia, pendapatan per kapitanya juga menjadi lebih baik. Catatannya, Indonesia mampu menjaga stabilitas politik dan kemanan. Bila tidak terjadi, masyarakat yang dirugikan adalah kelas bawah,” kata Kapolri.

Di akhir pertemuan, setelah berdialog dan tanya jawab dengan Dewan Pertimbangan MUI dan perwakilan ormas Islam, Kapolri mencetuskan ide untuk mengadakan dialog antargolongan membahas perekonomian.

Dialog tersebut bertujuan meredam potensi konflik horizontal sekaligus menebas kesenjangan perekonomian antara kelas atas dan kelas bawah.

“Perlu ada dialog bagaimana keturunan dan pengusaha pribumi, sehingga bisa membuat skema yang menguntungkan semua pihak. Terutama membesarkan masyarakat pribumi Islam,” ujarnya. (Azhar/Din)