4 Januari 2018

MUI: Kemenag Harus Tetap Layani Kepentingan Umat Islam

Ketua MUI Yunahar Ilyas (kiri) didampingi moderator (tengah) dan Ketua MUI Didin Hafidhuddin (kiri) tengah memaparkan pendapatknya saat menjadi pembicara pada acara Seminar nasional bertajuk “Penyusunan Panduan Ukhuwah Islamiyah” diselenggarakan oleh  Komisi Ukhuwah Islamiya  Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, Senin (25/5). Pada seminar tersebut diantarana membahas menganai strategi membangun Ukhwah Islamiyah sesama muslim. Foto: darmawan
698 Views
SHARE

Kala menghadiri acara Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama (Kemenag) ke-72 Rabu (03/01) di Jakarta, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Yunahar Ilyas memberi pesan kepada Kemenag untuk tetap melayani kepentingan umat Islam.

“Walau dalam perkembangannya Kementerian Agama melayani agama-agama yang lain, tapi Kementerian Agama tidak boleh menyejajarkan, tetap memprioritaskan umat Islam,” kata Prof. Yunahar seperti diberitakan Republika.co.id.

Sekalipun ada desakan pengubahan Kemenag menjadi Kementerian Agama-agama, Prof Yunahar tetap mengingatkan agar kepentingan umat Islam tetap harus dinomorsatukan. Salah satu tugas inti kemenag, kata Prof Yunahar, adalah bimbingan masyarakat Islam.

Prof Yunahar memuji pelayanan Kemenag berupa KUA yang sudah berjalan baik. Namun beliau menyinggung program bimbingan masyarakat Islam baik di dalam negeri maupun luar negeri. Untuk pembinaan di dalam negeri, menurutnya, Kemenag tidak hanya sekadar mempercayakan pembinaan umat Islam kepada ormas-ormas dan majelis taklim, namun Kemenag juga harus proaktif.

“Kementerian Agama dengan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam harus ada di depan, harus betul-betul membimbing umat Islam Indonesia, tidak cukup dengan penyuluhan begitu-begitu saja,” katanya.

Sementara bimbingan masyarakat Islam di luar negeri, Prof Yunahar berpesan supaya Kemenag memiliki atase agama di negara-negara dengan jumlah tenaga kerja muslim banyak. Pembentukan atase ini penting setidaknya untuk menjaga dan melayani agama, sekaligus melayani pernikahan mereka.

“Selama ini kalau saya lihat, kalau saya pergi ke Jepang, urusan dakwah Islam ditangani oleh atase pertanian, karena memang tidak ada atase agama,” ucapnya.

Terakhir, terkait beberapa proses sertifikasi halal yang berpindah di Kemenag, Prof Yunahar berpesan agar Kemenag betul-betul menjalankannya dengan maksimal mengingat sertifikasi halal sudah menjadi mandatori atau wajib dilaksanakan.

Sumber: Republika.co.id