21 Februari 2017

Ekonomi Tak Diatasi, Kegaduhan akan Eskalatif

Ekonomi-Tak-Diatasi,-Kegaduhan-akan-Eskalatif
665 Views
SHARE

PP Muhammadiyah kembali menggelar silaturahmi tokoh bangsa di Kantor Muhammadiyah, pertemuan ke tujuh ini bertema problematika bangsa dan solusinya, diharapkan hasil yang disepakati bisa menjadi acuan para pemimpin untuk mencari solusi.

“Dimensi masalah yang dihadapi bangsa ini sangat rumit, dalam konteks ini Muhammadiyah ingin untuk bisa mencari solusi. Sehingga hasilnya akan membantu penentu kebijakan untuk memberikan keputusan dan menjadi acuan pihak terakhir untuk mencari solusi,” kata Ketum MUI dan PP Muhammadiyah Prof. Din Syamsuddin saat membuka acara Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Kamis (26/3/2015)

Pertemuan ini dihadiri sejumlah tokoh lintas agama seperti Frans Magnis Suseno, pemimpin lembaga Negara seperti Zulkifli Hasan, para mantan pejabat bambang Soedibyo, Mahfud MD dan Fuad Bawazier serta sejumlah aktifis seperti Yenny Wahid dan Grace Nataly.

Dalam acara ini pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak menentukan masalah yang mendasar, akan tetapi diserahkan kepada para undangan. Muhammadiyah mengaku prihatin prihatin dengan sindrom manifestiasi kehidupan bangsa terkini, dengan adanya proses kehidupan nasional yang gaduh. Baik dalam pembicaraan di media massa n medaos.

Menurut Din, inilah gambaran dari situasi riil di bawah. Kemudian berkelindan degan masalah lain, kegaduhan masalah ini perlu kita dalami, apa faktor penyebabnya dan solusi apa yg bisa kita tawarkan. Sehingga Muhammadiyah nantinya akan memberikan tawaran solusi moral. Pertemuan ini merupakan bentuk dari koalisi sejati yang muncul dari berbagai elemen di tubuh bangsa yang majemuk dan bersifat lintas agama.

Sementara itu, Mantan Ketua DPR Akbar Tanjung menilai problematika mendasar bangsa ini adalah masalah ekonomi, nilai rupiah tidak ada tanda menguat, padahal di banyak negara sudah ada tanda menguat. Masalah seperti ini tidak bisa diatasi oleh pemerintah, sehingga menimbulkan krisis ketidakpercayaan. Sehingga bisa meragukan kepemimpinan saat ini.

Tetapi menurutnya, presiden tidak bisa dilengserkan karena kebijakan yang dipilih. Namun akbar khawatir kalau faktor ekonomi ini tidak segera diatasi akan menimbulkan reaksi ketidakpuasan yang semakin eksalatif, apalagi sampai menyentuh soal politik.

Sementara iu, mantan Menkeu Fuad bawazie menyebut, pemerintah sekarang justru menambah masalah dari problem sebelumnya. “Jumlah orang miskin mengalami kenaikan namun di sisi lain orang kaya jumlahnya naik, ini adalah wujud ketimpangan yang semakin meluas,” katanya.

“Utang luar negeri juga menunjukkan kondisi yang semakin memprihatinkan,” paparnya. Dia juga menyinggung soal masalah politik, “Sejak dari dulu dia mengaku heran, karena adanya UU yang mengatur bahwa parpol disahkan ke menkumham, mestinya saat ini sudah ada di tangah rezim KPU, oleh sebab itu, UU tentang parpol ini perlu direvisi. Sehingga tidak boleh lagi urusan masalah parpol kepada menteri,” katanya.

Sementara itu, mantan Menkeu Bambang Sudibja menilai, utang pemerintah aman, tetapi utang swasta mengalami kondisi yang tidak aman. Hal ini terjadi karena ada kecebdurungan penguhasa memilih untuk meminjam utang dari luar negeri karena bunganya rendah.